Kantor DPR Papua Barat

DPD DEMOKRAT MENGAKU TAK TAHU SOAL SK BARU KETUA DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua Barat (DPRPB), Aminadap Asmuruf menyatakan, lahirnya surat keputusan DPP partai Demokrat nomor 541 tertanggal 17 Desember tentang pimpinan DPRPB belum diketahui oleh pengurus DPD Demokrat Papua Barat.

“Kami hanya dengar tapi tidak pernah lihat. Tidak tahu apakah ada orang lain yang mendapat SK dari DPP atau dari pihak lain. Demokrat (pengurus DPD, red) tidak pernah mengeluarkan SK kepada saudara Pieters Konjol,” kata Aminadap ketika dikonfirmasi, Selasa (5/1/2015).

Aminadap mempersilahkan pihak-pihak yang menilai proses pelantikan Matheos E. Selano sebagai ketua DPRPB telah melanggar aturan untuk melakukan proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Pelantikan yang dilakukan di Jayapura sudah dikonsultasikan oleh pimpinan dewan kepada Pengadilan Tinggi sesuai SK Menteri Dalam Negeri. Dan, masuk dalam wilayah kerja sehingga tidak salah. Ini jadi tanggungjawab pimpinan,” ujar dia.

Aminadap merasa proses pelantikan ketua DPRPB tidak beririsan langsung dengan MRP Papua Barat maupun elemen politik lainnya yang ada di daerah. Bahkan, tudingan soal money politik yang diarahkan kepada pengurus DPD perlu dibuktikan.

“Alasan konstitusional untuk tidak mengeluarkan SK Mendagri atas nama Matheos E.Selano itu hanya tiga hal yakni, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan terlibat kasus hukum berkekuatan tetap. Ini baru bisa keluar rekomendasi baru,” tukasnya.

Lahirnya SK baru tersebut, membuat pengurus DPD untuk kesekian kalinya mengancam melakukan upaya hukum. Kali ini, para pihak yang dianggap bertanggungjawab atas lahirnya rekomendasi tersebut akan disomasi. Karena dinilai telah terjadi pelanggaran administrasi.

Ketika ditanya soal pemberitahuan resmi baik secara lisan maupun tertulis dari DPP mengenai rekomendasi itu, Aminadap tak menjawab dengan tegas. Ia hanya menjelaskan soal mekanisme penerbitan rekomendasi.

“DPP partai Demokrat telah memerintahkan untuk melaksanakan SK Mendagri. Kalau rekomendasi itu keluar atas pengusulan DPD, maka kami akan bendung pelantikan itu sampai ada rekomendasi baru lagi. Rekomendasi tersebut inprosedural,” tandasnya.

Terpisah, anggota fraksi Demokrat, Imanuel Yenu mengatakan, pelantikan Mahteos E.Selano sudah sesuai aturan. Sehingga tidak benar jika dinilai sebagai proses yang ilegal. “Rekomendasi DPP untuk saudara Pieters Konjol bukan hanya menyalahi mekanisme partai namun juga tidak sesuai dengan mekanisme kedewanan,” ujar Yenu.

“Kalau ada yang mengatakan proses tersebut ilegal (pelantikan Selano) tolong tunjukkan mana yang ilegal, Undang-Undang mana yang dilanggar, dan kalau dinilai ada money politik tolong ditunjukkan kalau tidak ada bukti bisa saja digugat,” timpal dia.

Yenu menambahkan, desakan agar digelar sidang kode etik terhadap 11 anggota yang menghadiri pelantikan silahkan diproses. “Justru sebaliknya kami yang akan menuntut untuk dilakulan sidang kode etik karena mekanisme rekomendasi Pieters Konjol tidak jelas,” pungkasnya.


Pieters Kondjol Memberi Klarifikasi

Anggota fraksi Demokrat DPR Papua Barat (DPRPB), Pieters Kondjol menyatakan, permasalahan jabatan ketua DPRPB sudah disikapi sejak awal oleh DPP Partai Demokrat.

Dimana, DPP saat itu memanggil dirinya, bersama Roby Nauw sebagai ketua DPD, dan Matheos E.Selano untuk bertemu di Jakarta. Dengan tujuan mencari solusi atas permasalahan yang timbul.

“Sesungguhnya yang dipanggil hanya tiga orang, tetapi ketua DPD ternyata mengundang seluruh anggota fraksi Demokrat. Kita bertiga dipanggil sehingga bisa diselesaikan dengan baik serta semua bisa menerima keputusan DPP,” kata Konjdol, Selasa (5/1/2016).

Jumlah anggota fraksi Demokrat di DPRPB sebanyak sembilan orang. Tetapi, dalam pertemuan itu hanya dihadiri tujuh orang saja. Dua anggota tidak hadir karena sakit dan kedukaan.

Menurutnya, pertemuan itu difasilitasi oleh Sekjen yang kemudian dipertemukan lagi dengan wakil ketua umum yang menangani masalah Papua dan Papua Barat.

Dalam pertemuan itu, Sekjen menyerap penyampaian dari semua anggota fraksi terkait polemik ketua DPRPB. Namun, lanjut dia, banyak sekali keterangan yang menyudutkan gubernur yang disebutkan telah mengintervensi partai Demokrat.

“Saya memberikan klarifikasi. Apakah anggota fraksi pernah membaca surat gubernur atau telaah staf Kesbangpol tentang jabatan ketua DPRPB. Kalau tidak, jangan memfitnah. Gubernur sesungguhnya tidak mengintervensi,” ujarnya.

Diakui, Gubernur Abraham O Atururi pernah melayangkan surat ke pimpinan DPRPB. Inti surat tersebut adalah, meminta pimpinan memanggil fraksi Demokrat. Agar meninjau kembali rekomendasi calon pimpinan DPRPB.

Menurutnya, surat yang sama juga dikirimkan oleh gubernur pada 21 Juni 2015 ke ketua DPP Partai Demokrat. Yang meminta keputusan DPP bahwa ketua DPRPB harus orang asli Papua.

“Surat gubernur itu sampai ke DPP. DPD yang menghalangi sehingga, surat itu tidak dijawab selama 1 bulan. Surat kedua tanggal 21 Juli 2015 pun bernasib sama hingga bulan Agustus keluarlah SK Mendagri atas nama Pak Selano,” urai Kondjol.

Pieters Kondjol mengemukakan, tanggal 31 Agustus 2015, gubernur kembali melayangkan surat yang kali ini ditujukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mengusulkan nama pimpinan DPRPB.

Dalam pandangannya, Kondjol menilai, langkah gubernur itu bukan sebuah bentuk intervensi tetapi, melihat aspirasi masyarakat asli papua dan hasil rapat forkopimda.

“Pernyataan yang bilang saya tidak ingin jadi ketua DPRPB. Itu salah karena, saya katakan ketua DPRPB harus orang asli papua. Dan, Sembilan anggota fraksi demokrat sudah diusulkan melalui surat telaan Kesbangpol,” tandasnya.

Kondjol mengatakan, dari sembilan anggota kader partai, empat di antaranya telah tersandung kasus hukum. Lima kader yang lainnya, dua di antaranya bukan penduduk asli Papua sehingga tidak sesuai aspirasi dan Undang-Undang Otsus.

Tiga nama yang tersisa dikaji dengan baik. Pieters Kondjol merasa memenuhi syarat karena juga menjabat Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sorong Selatan dan berpendidikan S-2 dan pernah menjadi anggota DPRD dua periode.

”Ini Tanah Papua dan saya katakan bahwa ini adalah hak saya. Jadi, tidak benar kalau ada yang bilang saya tidak berambisi jadi ketua DPRPB. Setelah itu, kami dipertemukan dengan wakil ketua umum, Kornel Simbolon,” tandasnya.

Anggota Fraksi Demokrat, Imanuel Yenu mengatakan, pertemuan dengan DPP Partai Demokrat sudah disampaikan dengan tegas bahwa SK rekomendasi pimpinan DPRPB yang ada dan tidak akan pernah dirubah.

“Anggota fraksi diberikan kesempatan untuk berbicara termasuk saya dan Pieter Kondjol. Pieter Konjol mengatakan bahwa tidak memiliki kepentingan untuk menjadi ketua DPR karena namanya hanya dibawa bawa oleh Gubernur saja,” ujar Yenu.

Bahkan, Yenu menambahkan saat itu Pieters Kondjol menyampaikan bahwa telah bersepakat untuk dilakukan pelantikan sesuai SK yang telah ada.

“Itulah dasar hingga adanya pelantikan di Jayapura. Keputusan kami laksanakan, kalau persoalan Pieters Konjol dan gubernur itu adalah persoalan pribadi kami tidak mencampuri,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM

Tinggalkan Balasan