Pengurus Pospera Papua Barat saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Raja Ampat.

Pospera Ajukan 5 Poin Penting soal Papua Barat saat Bertemu Jokowi

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Papua Barat menyerahkan langsung lima poin penting terkait upaya mendorong perubahan di Papua Barat kepada Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Raja Ampat beberapa waktu lalu.

Pertama, pembagian staf khusus presiden untuk masalah Papua berdasarkan wilayah provinsi. “Pembangian wilayah juga telah diusulkan terlebih dahulu oleh sejumlah pihak,” kata Sekjen Pena angkatan 98, Adolof Rumakewi dalam jumpa pers bersama sejumlah pengurus Pospera, Rabu (6/1/2015).

Pembangian wilayah ini dilatarbelakangi permasalahan di Papua dan Papua serta kultur masyarakat yang beragaman, tingkat pendidikan di wilayah pesisir dan pegunungan berbeda dan beragam pula.

Kondisi ini berimplikasi dalam penerimaan program pemerintah. “Diharapkan Pemerintah provinsi Papua Barat juga ikut mendorong usulan ini sehingga, percepatan pembangunan Papua bisa terlaksana baik,” kata Ketua Pospera, Rudi Timisela.

Kedua, perbedaan harga Bahan Bakar Minyak (BMM) pada wilayah-wilayah tertentu di Papua Barat yang cukup tinggi. Dicontohkan, harga BBM di Kabupaten Raja Ampat dua kali lipat dari harga normal.

Kondisi ini terjadi akibat distribusi dan penjualan BBM yang tidak terkontrol. Harga BBM di Raja Ampat mencapai Rp.14 ribu per liter padahal hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam melalui perjalan jalur laut.

“Harga BBM ini harus turun ke harga normal sehingga tidak mempengaruhi komitmen pak Presiden Joko Widodo yang akan mendorong jumlah wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat dalam setahun mencapai 20 ribu orang,” kata anggota Pospera, Roberth Wambrauw.

Ketiga, investasi skala besar di daerah yang masih sering menjadi sumber konflik antara investor dan masyarakat adat serta pemerintah, bahkan melibatkan aparat keamanan.

Dicontohkan, masalah pabrik sagu melalui kegiatan investasi PT Perhutani di Distrik Kais, dan PT Austindo Nusantara Jaya di Distrk Inawatan.

Investasi ini menyimpan konflik antara investor dan masyarakat adat karena pengabaian terhadap hak-hak kepemilikan tanah adat. Investasi juga memicu masalah lingkungan, gap ekonomi, lingkungan bahkan terjadi pembatasan ruang hidup akibat tanah yang telah diambil.

“Kami temukan bahwa harga per batang pohon sagu hanya dinilai 800 rupiah. Padahal jika dikelola secara swadaya, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan sampai Rp. 1 juta rupiah,” ujar anggota Pospera lainnya, George Dedaida.

Permasalahan pada pabrik sagu diyakini hanya sebagai entry point bagi pemerintah untuk melihat permasalahan serupa yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan investasi. “Masalah Freeport dan masih banyak lagi contohnya,” tutur Adolof.

Keempat, Pospera mendorong pembangunan Tol Laut ke-5 harus dibangun di Kota Sorong, bukan di Bitung, Sulawesi Utara. Dan, Kelima, kesempatan bagi putra-putri Papua untuk menempati posisi Dirjen dan Deputi di beberapa Kementerian yang terkait langsung dengan percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.

Jabatan Dirjen dan Deputi yang diusulkan itu berada pada Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan, Pemerintahan Desa, dan Kementerian Kesehatan.

“Usulan ini terlepas dari kepentingan apapun. Kami tidak melihat pada batasan putra asli atau tidak. Terpenting, orang yang diutus memiliki profesionalistas pada bidangnya dan memahami permasalahan pembangunan di Papua dan Papua Barat,” ujar Adolof.

Pospera sangat optimis apa yang diusulkan kepada presiden mendapat respon. Untuk itu, masyarakat diminta ikut mendukungnya. “Kehadiran Pospera akan menjadi mata dan telinga Presiden.”

Pospera menyatakan agar pendekatan pembangunan di Papua tidak lagi dengan pola-pola kekerasan. Tetapi, melalui pendekatan yang mengakui hak kepemilikan masyarakat adat.

Pospera juga akan menyampaikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah adat sehingga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan. |RASYID FATAHUDDIN