Kantor DPR Papua Barat

Matheos Selano : Apa yang Salah dengan Pelantikan Ketua DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Ketua DPR Papua Barat (DPRPB), Mahteos Selano menyatakan, pelantikan dirinya sebagai pimpinan dewan sudah sesuai koridor aturan.

“DPR berbicara bukan berdasarkan isu, opini yang berkembang dan sebagainya. Tapi berdasarkan hukum yaitu, aturan dan Undang-Undang. Apanya yang salah dengan pelantikan ini. Tunjukan salahnya dimana,” kata Matheos Selano, Rabu (6/1/2016).

Soal pelantikan yang dilaksanakan di Jayapura, menurut Selano, diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 bahwa pelantikan dapat dilakukan di tempat lain jika berhalangan di kantor DPRPB.

Dengan dasar itu ia menyatakan pimpinan DPRPB kemudian melaksanakan pelantikan diluar Manokwari. “Pelantikan tidak bisa dilaksanakan di Manokwari karena, kondisinya sudah diciptakan menjadi tidak aman.”

Ia juga mengatakan pemalangan yang dibiarkan berbulan-bulan menjadi pertanyaan besar. Sebab aparat keamanan tidak melepas palang. Demikian dengan pihak DPR dan sekretaris dewan seakan membisu melihat persoalan ini.

“Sudahlah, semua pihak harus legowo menerima keputusan pelantikan yang dilakukan oleh Ketua pengadilan tinggi,” ujar Selano.

Dikatakan, pimpinan DPRPB telah melakukan konsultasi hukum terkait pelantikan dirinya. “Ketua pengadilan tinggi itu orang hukum sehingga yang dilakukan itu sesuai aturan normatif yang berlaku,” tuturnya.

Menyoal SK rekomendasi DPP Partai Demokrat baru yang dikeluarkan atas nama Pieters Konjol, Selano mengemukakan, hal ini menjadi menarik karena rekomendasi tersebut belum pernah disampaikan.

“Bagi saya jika ada SK yang dikeluarkan untuk menggantikan saya. Itu adalah isu karena faktanya belum ada. Sebagai objek dalam masalah ini seharusnya dipanggil oleh DPP. Untuk memberhentikan seorang ketua DPR hanya bisa melalui tiga hal,” tukasnya.

Selano juga mempersoalkan lahirnya SK DPP baru yang dinilai tidak sesuai aturan partai termasuk PP 16 tahun 2010. Bahkan, ia mengaku telah mendapatkan informasi soal pengusulan nama calon ketua DPRPB langsung kepada Menteri Dalam Negeri.

“Ini fatal. Ini perbuatan melawan hukum karena akan masalah hukum. Pertama, akan di PTTUN. Kedua, gugatan di pengadilan negeri. Kapan saya diberhentikan sebagai ketua DPR. Prosedur normatif harus diikuti tidak mengikuti keinginan,” tandasnya.

Selano menambahkan, yang perlu dikawal oleh seluruh elemen masyarakat adalah kinerja ketua DPRPB yang dilantik. Untuk menyejahterakan masyarakat di provinsi termiskin ke-2 di Indonesia.

“Tidak usah kita berbuat hal yang melawan hukum karena akan panjang urusannya jika dibawa ke Pengadilan. Saya akan membenahi DPRPB, padatkan jadwal kegiatan, menghasilkan produk perda. Minimal 6-8 perda yang berurusan dengan kesejahteraan masyarakat harus ditetapkan,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN