Pilkada Papua Barat

KPU NYATAKAN ANGGARAN PILGUB 600 MILIAR SUDAH RASIONAL

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana menyatakan, usulan anggaran pilkada gubernur senilai Rp.600 miliar lebih itu, sudah sesuai tingkat kebutuhan di 13 kabupaten/kota se-Papua Barat.

“Usulan itu sudah sesuai standar dan normatif. Sesuai tingkat kemahalan yang berlaku di provinsi Papua Barat. KPU membutuhkan waktu lebih dari lima bulan untuk menyusun anggaran tersebut,” kata Amus ketika dikonfirmasi, Jumat (8/1/2016).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kewajiban pemerintah daerah dalam kepemiluan meliptu sejumlah hal.

Antara lain, wajib memfasilitasi kelancaran pemilu. Fasilitas yang perlu disiapkan meliputi anggaran, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana.

Anggaran pilkada itu diusulkan oleh KPU Papua Barat setelah menerima laporan dan ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama KPU di tingkat kabupaten/kota.

“Anggaran itu berdasarkan tingkat kemahalan masing-masing daerah. Silahkan saja, pemerintah mau mencairkan atau tidak. Kami sudah mengusulkan dengan merujuk pada SOP (Standar Operasional Prosedur) pemilu,” ujar Amus.

Menurutnya, usulan anggaran pilkada gubernur telah dilaporkan kepada KPU RI dan Menteri Dalam Negeri. Lanjutnya, KPU tidak akan memaksa supaya anggaran pilkada harus dicairkan.

“Kami tidak mengada-ada atau merekayasa. Tergantung pemerintah. Kami tinggal melaporkan ke Menteri Dalam Negeri atau Presiden bahwa Papua Barat tidak mau menganggarkan, singkatnya begitu saja,” tukasnya.

Amus menegaskan, anggaran sebelum dirasionalisasi, KPU mendapatkan kebutuhan penyelenggaran pilkada gubernur mencapai 900 miliar.

“Anggaran pilkada ini disusun bukan berdasarkan emosional atau sekadar menyusun saja. Semua hal sudah dipertimbangkan. Tidak semua wilayah Papua Barat bisa dijangkau dengan kendaraan darat, laut, dan udara. Ada yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki,” ujarnya lagi.

Amus mengemukakan, kebutuhan anggaran yang cukup besar ini disebabkan perubahan sistim kepemiluan yang sangat berbeda dengan tahun-tahu sebelumnya. Dimana, logistik pilkada sepenuhnya ditanggung oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU.

Dikatakan, rasionalisasi anggaran pilkada menjadi 600 miliar setelah sebagian beban ditanggung oleh KPU di tingkat kabupaten/kota.

“Kota Sorong, Kabupaten Maybrat dan Tambrauw, dan Kabupaten Sorong yang akan melaksanakan pilkada tahun 2017. Ada logistik yang dicetak oleh mereka sehingga turun menjadi 600 miliar,” tuturnya.

Logistik dimaksud berupa kotak, bilik suara dan sejumlah logistik lain. Dimana sejumlah daerah tersebut akan menyelenggarakan pilkada bupati dan wali kota.

“Yang terpenting dalam agenda demokrasi tahun 2017 itu adalah pilkada. Edaran Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan bahwa, anggaran dikonsentrasikan pada penyelenggaraan pemilu,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM

Tinggalkan Balasan