Rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Manokwari tingkat kabupaten tahun 2015. Warga diminta menjaga keamanan menjelang pelantikan 8 kepala daerah di Papua Barat.

Petugas KPPS Prafi Barat Terbukti Hilangkan Hak Pilih Orang Lain

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari akhirnya menjatuhkan vonis kurungan penjara terhadap anggota KPPS TPS 01 Kampung Prafi Barat Distrik yang terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan hak pilih warga di TPS tersebut, Jumat (8/1).

Hakim menjatuhkan vonis terhadap petugas KPPS tersebut, SM, 22 tahun, tepatnya 6 bulan kurungan penjara dan denda 6 juta rupiah subsider 2 bulan penjara. Meski begitu hakim berbaik hati sehingga hukuman SM diganti dengan percobaan penjara selama 1 tahun.

Sementara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari Irma Indira Ratih dan Syahrur Rahman menyatakan banding terhadap keputusan hakim.

“Tadi selesai sidang kami langsung konfirmasi dengan pimpinan, dan pimpinan menyarankan supaya banding, dan kami tadi langsung ajukan banding,” kata Syahrur Rahman usai sidang di ruang kerjanya.

Dalam dakwaan SM mengklaim melakukan aksi tersebut setelah mendapat persetujuaan sejumlah pihak. Berikut cerita aksi SM:
Pada Selasa (8/12/2015) sekitar pukul 23.30 Wit SM menghubungi FR Rumbarar, yang belakangan dijadikan sebagai saksi, menggunakan telepon genggam untuk memintanya datang ke Balai Kampung Prafi Barat.

FR memenuhi panggilan tersebut. Di Balai Kampung SM memberitahu FR bahwa sesuai kesepakatan dengan kepala kampung Prafi, Distrik Masni, kepala suku dan ketua-ketua jalur telah disepakati bahwa pencobosan suara di TPS tersebut dilakukan menggunakan sistem noken. Mendengar itu FR hanya diam dan tidak lagi berbantahan karena takut akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut.

Selang beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 02.00 WIT, Rabu 9 Desember 2015, SM meminta kunci ruangan kantor balai kampung kepada Frengki untuk mengambil kotak suara. Namun saat itu FR mengatakan, “Saya cuma pegang kunci ruangan kantor balai kampung saja, sedangkan kunci gembok kotak suara tidak ada sama saya. Kunci tersebut dipegang pihak kepolisian, nanti diserahkan pada hari pencoblosan.”

SM tidak tidak peduli dengan pernyataan FR hingga akhirnya FR menyerahkan kunci tersebut kepada SM. SM kemudian membuka kotak suara yang terdapat dalam ruangan kantor balai kampung dengan cara menarik segel gemboknya.

Setelah kotak suara tersebut terbuka, SM mengeluarkan semua isi kotak suara dan diletakan diatas meja serta menghitung surat suara yang jumlahya sebanyak 361 lembar. Setelah itu dia memisahkan dan membuka tumpukan surat suara masing-masig sebanyak 50 lembar serta diletakkan diatas bantalan dan mencoblosnya satu persatu menggunakan palu.

Setelah surat suara tersebut tercoblos kemudian terdakwa melipat dan mengikatnya kembali seperti semula dan memasukannya bersama paku dan bantalan ke dalam amplop warna cokelat dan plastik warna bening serta memasukkanya kembali ke dalam kotak suara yang kemudian ditutup dengan cara mengikat atau menempelkan segel gembok menggunakan biji hektar, sehingga seolah-olah kotak suara tersebut masih dalam kondisi tersegel dan belum terbuka.

SM dijerat pasal 178 UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan PP penganti UU no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2015 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP. | ARIF TRIYANTO

Tinggalkan Balasan