Massa dari Forum Masyarakat Papua Barat Peduli Demokrasi Kabupaten Raja Ampat yang menggelar demonstrasi di depan kantor Bawaslu Papua Barat di Jalan Merdeka, Manokwari. Kantor Bawaslu Papua Barat.

SENGKETA PILKADA, DUA KELOMPOK MASSA GERUDUK BAWASLU PAPUA BARAT

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat yang beralamat di Jalan Merdeka, Manokwari, Senin (11/1/2016) disambangi dua kelompok massa. Kedatangan mereka mempersoalkan hasil Pilkada.

Dua kelompok massa yakni, Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Manokwari menyampaikan aspirasi mengenai sengketa Pilkada yang diajukan oleh pasangan Beny Seftnat Boneftar dan Andarias Wam.

Puluhan massa ini menuding kinerja Panwaslu Kabupaten Manokwari tidak maksimal, sehingga terjadi sejumlah pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2015.

“Bawaslu harus mengambil alih dan menindaklanjuti semua laporan panwaslu se-Papua Barat. Segera berhentikan tiga anggota Panwaslu Kabupaten Manokwari dan lakukan audit terhadap dana pengawasan senilai Rp.3 miliar,” kata Koordinator aksi, Jalil saat menyampaikan orasi.

Ditemui usai memimpin aksi, Jalil mengaku kecewa karena aspirasi yang disampaikan tidak diterima oleh perwakilan Bawaslu. Dia berharap kinerja Bawaslu harus ditingkatkan, termasuk mengevaluasi kinerja Panwaslu se-Papua Barat.

“Kami akan kembali ke kantor Bawaslu lagi. Ini tergantung hasil sidang di Mahkamah Konstitusi. Kami tetap akan menjaga situasi kamtibmas di Manokwari,” katanya.

Selang 30 menit berorasi, massa dari Forum Masyarakat Papua Barat Peduli Demokrasi Kabupaten Raja Ampat yang tiba di kantor Bawaslu dan langsung melakukan demonstrasi.

Massa menuntut seluruh komisioner KPU Kabupaten Raja Ampat dan Panwaslu dipecat, usut dugaan penggelembungan data pemilih sebanyak 4.000 an.

Pilkada Kabupaten Raja Ampat dinilai telah ditunggangi karena terjadi pergantian sejumlah KPPS sehari sebelum pemungutan suara serta adanya mobilisasi massa dari luar daerah.

“Kami mendesak harus dilakukan Pilkada ulang karena kinerja KPU dan Panwaslu sudah ditunggangi kepentingan tertentu. Kualitas demokrasi di Raja Ampat saat ini paling buruk,” ujar Kordinator Aksi, Vincen.

Vincen mengatakan, dugaan pelanggaran ini telah disampaikan ke Bawaslu melalui Panwaslu Kabupaten Raja Ampat. Namun disinyalir laporan ini tidak diteruskan sehingga tak dapat diproses.

“Bawaslu beralasan tidak ada laporan. Bagaimana memberikan politik yang baik jika penyelenggara pilkada merupakan orang-orang partai. KPU RI dan Bawaslu RI harus memeriksa KPU dan Bawaslu Papua Barat,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM