ilustrasi_Dugaan Korupsi

Eks Kepala UPP Bintuni Samsul Sering Berkunjung ke BP Tangguh

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat kembali melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan agenda mendengarkan saksi untuk terdakwa eks Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni, Samsul Alam Syah, Senin (11/1/2016) siang.

Saksi yang dihadirkan pada sidang kedua ini yakni Thomas yang sehari-hari bekerja sebagai staf di agen kapal pengangkut LNG PT Pertamina Trans Kontinental sejak 2007. Ia berperan sebagai pembuat surat pemberitahuan keluar masuk kapal di pelabuhan di Kota Sorong. Saksi mengaku kenal akrab dengan terdakwa. Pasalnya, terdakwa Samsul sering berkunjung ke lokasi BP Tangguh.

Sementara untuk proses transfer pembayaran jasa pelabuhan, saksi membenarkan adanya pembayaran jasa pelabuhan sebesar kurang lebih Rp. 2 miliar lebih ke UPP kelas III Bintuni pada kurun waktu September hingga Desember 2014. Selanjutnya saksi tidak mengetahui uang itu disetorkan ke kas negara atau tidak oleh petugas UPP Kelasa III Bintuni.

Samsul Alam Syah menjabat kepala Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni mulai 1 Desember 2013 sampai dengan tahun 2014.

Perbuatan terdakwa Samsul dengan saksi Djanuri berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 menyimpulkan bahwa penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal tanker yang melakukan bongkar muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode tahun 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah dana yang disetorkan Ke kas Negara.

“Sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.274.723.176,00,” bunyi keterangan hasil audit.

Akibat perbuatannya, keduanya didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka terancam kurungan pidana penjara paling lama 20 tahun. |ARIF TRIYANTO