Ombudsman

Pemenuhan Standar Layanan Publik Papua Barat Berada Dizona Merah

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, senin (11/1/2016) merilis hasil penilitian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik.

Hasil penilitian terhadap 15 produk layanan publik di 10 SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat itu menunjukan, kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan standar layanan publik masuk dalam kategori zona merah.

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Nortbertus di ruang kerjanya, menyatakan, standar kategori penilaian yang digunakan lembaga pengawas pelayanan publik ini, dimulai dari nilai nol (0) hingga 50. Nilai ini sebagai kategori tingkat kepatuhan yang rendah, sehingga dimasukan dalam kategori zona merah.

Sedangkan nilai 51 sampai 80, masuk dalam kategori tingkat kepatuhan sedang sehingga dimasukan dalam kategori zona kuning. Sementara nilai 81 sampai 100 masuk dalam kategori tingkat kepatuhan tinggi, sehingga dimasukan dalam kategori zona hijau.

Nilai rata-rata kepatuhan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pemenuhan standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang pelayanan publik hannya mencapai 10 persen sehingga masuk dalam zona merah.

Penilitian yang dilakukan sejak bulan maret – mei 2015 lalu itu, terhadap 10 SKPD dan 15 produk layanan di SKPD tersebut. 10 SKPD itu, pertama Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, produk layanan yang dinilai adalah izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi dalam lintas pelabuhan antara daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi mendapat nilai 54,00.

Kedua, Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah, produk layanan yang dinilai adalah penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi mendapat nilai 3,00.

Tiga, Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat dua produk layanan yang dinilai, pertama ijin usaha perikanan dibidang pembudidayaan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi papua barat mendapat nilai 8.00, kedua, ijin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah papua barat, mendapat nilai 8,00.

Empat, Dinas kesehatan, terdapat 3 produk layanan yang diniali, pertama, ijin perdagangan besar farmasi dan cabang penyalur alat kesehatan memperoleh nilai 8,00, kedua, ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat provinsi peroleh nilai 8,00, ketiga, ijin usaha kecil obat tradisional diberi nilai 8,00.

Lima, Dinas Koperasi dan UMKM, produk layanan yang dinilai adalah ijin usaha simpan pinjam bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi papua barat diberi nilai 6,00.

Enam, Dinas Pendidikan, produk layanan yang dinilai adalah ijin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, diberi nilai 10,00.

Tujuh, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Produk layanan yang dinilai adalah ijin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam satu wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan atara kabupaten kota dalam wilayah provinsi diberi nilai 8,00.

Delapan, Dinas Pertambangan dan Energi, produk layanan yang dinilai, pertama, ijin pemanfaatan langsung panas bumi lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, diberi nilai 8,50, kedua, ijin usaha penyedia listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada tenaga listrik kepada penyedia tenaga listrik dalam wilayah provinsi, diberi nilai 8,50.

Sembilan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, produk layanan yang dinilai adalah ijin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, diberi nilai 2,00.

Sepuluh, Dinas Sosial, Produk layanan yang dinilai, pertama, ijin sumbangan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, diberi nilai 5,00. dan kedua, ijin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, diberi nilai 5,00

Nortbertus menyatakan, pihaknya telah menyerahkan laporan hasil penelitian itu kepada gubernur 22 Desember 2015. Ia berharap agar hasil penelitian itu dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik di Papua Barat untuk tahun-tahun berikutnya. | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN