Ilustrasi-RAPBD

Banggar DPRPB Sebut Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2016 Final

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Pembahasan RAPBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2016 sudah final. Itu ditandai dengan paripurna penetapan yang dilaksanakan pada 22 Desember lalu.

Anggota Badan Anggaran DPR Papua Barat (DPRPB), John Dimara mengatakan, hasil konsultasi RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri tidak ada masalah.

Kata John, penetapan RAPBD menjadi perda APBD yang memancing pernyataan sejumlah pendapat beberapa anggota dewan yang mempersoalkan keabsahan APBD jusru dinilai keliru.

“Jadi, kalau berbicara soal APBD itu adalah kepentingan rakyat di Papua Barat sehingga, tidak perlu ada pernyataan yang membingungkan lagi. Pimpinan DPR itu kolektif dan kolegial,” kata John Dimara kepada wartawan, Senin (11/1/2016).

John mengakui, sebagai anggota badan anggaran, ia ikut dalam konsultasi APBD bersama tim anggaran pemerintah daerah ke Kementerian Dalam Negeri.

“Pemerintah daerah juga tidak mungkin melakukan asal-asalan. Begitu juga, DPR. Kalau APBD sudah disahkan berarti harus dilaksanakan,” ujarnya.

Setelah penetapan APBD tahun anggaran 2016, John melanjutkan, perlu diikuti segera dengan penyerahan daftar penggunaan anggaran (DPA) kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Sesuai mekanismen, penyerahan DPA sudah harus dilakukan pada bulan Januari. Ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan proyek sehinga tidak terlambat.

“Wajib hukumnya, DPA juga diberikan kepada anggota dewan. Pengalaman lalu, kami sulit laksanakan tugas pengawasan dan ini merugikan masyarakat dan bisa membuka celah penyelewengan,” tukasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM