Kantor-Gubernur-Papua-Barat

Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi Tuntut Kesadaran Personal Pegawai

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Nawacita Presiden Joko Widodo, atas Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi, dilingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, semestinya diawali dari kesadaran personal Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku Aparatur Sipil Negara yang mengemban tugas sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

“Tidak bisa dipaksakan, membutuhkan waktu yang lama, kita punya cara itu ada, tergantung dari kepribadian masing-masing, kalau memang dia mau merubah, tanpa dipaksakan pasti dia mau berubah,” kata Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat, Supriyatna Djalimun dihalaman kantor Gubernur Papua Barat, Senin (11/1/2015).

Ia menyebutkan, upaya untuk mewujudkan refolusi mental telah dilaksanakan, diantaranya melalui kegiatan outbond refolusi mental yang melibatkan ASN eselon empat.

“Tanggal 1 desember lalu, kami buat kegiatan refolusi mental bagi pegawal eselon empat, kegiatan itu bekerja sama dengan kementerian PMK,”kata dia menambahkan

Pihaknya pun akan mendorong pelaksanaan refolusi mental bagi pegawai eselon tiga dan dua pada 2016 ini, melalui metode diskusi tematik.

Penerapan revolusi mental bagi pejabat eselon dua akan menggunakan metode pembelajaran diskusi tematik dalam penyelesaian masalah, sedangkan metode pembelajaran bagi pejabat eselon tiga akan lebih ditekankan pada penguasaan dan penyelesaian masalah-masalah tekhnis.

Menurutnya, rambu-rambu tentang kedisiplinan dan etos kerja pegawai telah tertuang dalam peraturan disiplin pegawai, dan telah berlaku secara nasional.

“Sementara soal Reward and punisment dilakukan atau tidak dilakukan sama saja, saat ini tergantung ketegasan pimpinan. Kalau itu dilakukan pasti akan ada perubahan,”ujarnya lagi.

Ia mengatakan akan mengkaji kembali tahapan-tahapan penerapan aturan kedisiplinan menggunakan metode reward and punisman dengan sistem perubahan penggajian.

“Mungkin dengan sitem penggajian yang baru, pegawai bisa lebih disiplin dan tanggung jawabnya. Kedepan penggajian dilakukan berdasarkan beban kerja, pegawai yang tidak mencapai beban kerja maka, pembayaran tunjangan beban kerja akan ditentukan sesuia capaian beban kerjanya,”tandasnya. | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN