Raperda Ilustrasi

Pemprov Berharap, Raperda Non-APBD Papua Barat Bisa Dibahas Tahun Ini

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada 2015 lalu telah menyerahkan lebih dari 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non APBD kepada DPR Papua Barat untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Produk Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, Wafiq Wuryanto, menyatakan, seluruh raperda itu menunggu pembahasan bersama antara DPRPB bersama pemerintah Papua Barat.

“Raperda yang telah diserahkan ke DPR itu diantaranya adalah Raperda tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Listrik Tenaga Gas dan Raperda tentang tatacara pengelolaan dana otonomi khusus.

“Itu telah kita dorong ke DPR, tapi belum ada penjadwalan untuk pembahasan bersama, mungkin karena ditahun 2015, belum ada ketua DPR, ” kata dia.

Ia berharap ditahun ini, Raperda non APBD itu, dapat dibahas dan ditetapkan menjadi produk peraturan daerah yang dapat diterapkan sebagai acuan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di provinsi ini. | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN