Pengurus Koalisi Masyarakat Papua Barat Peduli Demokrasi Raja Ampat ketika melakukan jumpa pers

Suara Koalisi Peduli Demokrasi Ancam Palang Kantor Bawaslu

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Koalisi Masyarakat Papua Barat Peduli Demokrasi Kabupaten Raja Ampat, mengancam akan menyegel kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Ancaman itu dikemukakan koordinator koalisi, Paul Vincen Mayor ketika memberikan pernyataan pers, Selasa (12/1/2016). LMR RI Provinsi Papua Barat dan BEM Universitas Papua (UNIPA) tergabung dalam koalisi ini.

“Jika tidak ada respon terhadap aspirasi yang disampaikan maka, koalisi masyarakat papua barat peduli demokrasi kabupaten raja ampat akan menyegel kantor Bawaslu pada hari kamis mendatang,” kata Paul.

Ancama dari suara koalisi ini menuntut digelar pilkada ulang di kabupaten Raja Ampat. Pasalnya, pilkada yang serentak dilaksanakan secara nasional tanggal 9 Desemeber lalu dituding penuh kecurangan.

Indikasi kecurangan itu terjadi secara masif, terstruktur, dan masif. Paul menegaskan, sudah menyampaikan protes terhadap 4.000 an data pemilih fiktif, mobilisasi massa hingga pemberhentian KPPS.

“Tapi, kenapa tidak ada respon dan pilkada tetap dilaksanakan. Bahkan, Dewan Adat Papua telah menyurati presiden Jokowidodo terkait hasil pilkada kabupaten Raja Ampat,” ujar dia.

Sikap Dewan Adat Papua (DAP) Mnukwar wilayah III kepala burung dinilai sebagai bentuk perhatian serius atas pelaksanaan demokrasi di daerah tersebut. Yang diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.

“DAP mendukung dilaksanakannya pilkada ulang Kabupaten Raja Ampat dan gugatan di Mahkamah Konstitusi. KPU dan Bawaslu harus non aktifkan KPU dan Panwaslu kabupaten raja ampat,” tandasnya.

Perwakilan LMR RI, Jalil mengatakan, hasil Pilkada serentak wajib eksaminasi oleh masyarakat karena menyedot anggaran yang tidak sedikit.

“Khusus di Kabupaten Raja Ampat harus menjadi perhatian bawaslu. Melalui pengurus pusat, LMR RI akan menyurati presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri,” paparnya.

“Dalam konteks Otsus dan ancaman kamtibmas, sikap DAP sudah jelas. Jika tidak direspon maka negera yang akan bertanggungjawab jika jatuh korban,” timpal Paul.

Koordinator BEM UNIPA, Alosius Siep menambahkan, pemerintah pusat harus memberikan respon. “Persoalan pilkada ini akibatkan korban bagi masyarakat di tingkat bawah meski ini adalah kepentingan elit,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM