Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Robert M Nauw .

Robby Nauw : Ketua DPRPB Harus Laksanakan Tugas, Soal Pergantian Itu Urusan Nanti

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Robert M Nauw mengatakan, Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) harus melaksanakan tugas yang diemban, karena telah dijamin hak konstitusionalnya.

Kata Roby Nauw demikian dia disapa, soal pengusulan pergantian Matheos. E.Selano sebagai ketua (DPRPB) menjadi urusan yang kesekian untuk dibahas. Untuk itu, semua pihak harus tunduk pada hukum yang berlaku.

“Ketua DPR secara de facto dan de jure sudah dilantik. Persoalan pengajuan ketua yang baru adalah persoalan nanti. Entah enam bulan, tujuh bulan. Atau satu bulan atau beberapa tahun kedepan. Itu adalah persoalan nanti, jangan dipandang sekarang,” kata Roby Nauw saat ditemui di halaman kantor DPRPB di Jalan Siliwangi, Rabu (19/1/2016).

Lanjut dia, semua pihak termasuk Gubernur, Kapolda, dan masyarakat Papua Barat harus tunduk pada hukum. “Saya berharap semua elemen masyarakat orang asli Papua atau orang Papua bersama menyambut hal ini dengan baik,” harap Roby.

Ia berpandangan, aspirasi penolakan Selano sebagai ketua DPRPB serta penyegelan kantor DPRPB merupakan hak asasi orang Papua. Menyangkut rekomendasi baru DPP tentang pimpinan DPRPB yang telah dikeluarkan, nilai dia, prosesnya tidak sesuai aturan partai dan mekanisme yang diatur dalam koridor hukum.

Roby mengaku, secara resmi DPP belum memanggil dirinya terkait SK rekomendasi tersebut.“Saya telah memberi laporan bahwa rekomendasi yang baru untuk mengantikan Matheos Selano yaitu, Pieters Kondjol. Saya belum menerima secara resmi. Kalau toh sudah sampai di Menteri untuk diterbitkan SK baru, saya tidak tahu,” ujar Roby.

Selaku ketua DPD, Roby menambahkan, belum pernah memberikan mandat kepada siapapun terkait pengusulan SK baru itu. Hingga kini, ia pun mengaku belum melihat, menerima dan membacanya.

Meski demikian, diakuinya ada satu dua orang yang menerima dan melanjutkan ke DPR. Untuk diteruskan ke Menteri. Diakuinya, pengusulan SK itu menyalahi mekanisme.“Tetapi kami sebagai prajurit siap dan senantiasa menjunjung tinggi keputusan DPP. Entah itu satu minggu ada keputusan lima atau enam kami tetap menghormatinya,” tegasnya.

Roby menambahkan, masyarakat harus memberikan ruang bagi ketua dewan yang telah dilantik untuk melaksanakan tugasnya. Biar bisa bekerja.“Lihat kinerjanya, apakah dia tidak bekerja untuk orang asli Papua. Ini Negara hukum. Ada hukum jadi kita tegakkan hukum baik-baik dan jangan kepentingan mendominasi kebutuhan daerah,” imbuh Roby. (Rasyid Fatahuddin)

 

%d bloggers like this: