Pembangunan Rumah Rakyat Pulau Sain Rp. 3,5 Miliar Diminta Ditunda

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– DPR Papua Barat (DPRPB) meminta pemerintah Provinsi Papua Barat menunda pembangunan perumahan rakyat di Pulau Sain, Kabupaten Raja Ampat.

Wakil ketua komisi D DPR Papua Barat (DPRPB), Demianus Enos Rumpaidus mengatakan, penundaan pembangunan perumahan tersebut diakibatkan masih terjadi sengketa wilayah di daerah itu.

“Kami minta jangan dulu membangun rumah karena masih terjadi tarik menarik antara provinsi papua barat dan provinsi maluku utara,” kata Enos, Rabu (20/1/2016).

Menurut Enos, melalui surat keputusan Kementerian Dalam Negeri status Pulau Sain masuk dalam wilayah administratif pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Sementara dari garis koordinat, pulau yang disebut saat ini dihuni oleh masyarakat dari Maluku Utara ini berada di dalam wilayah Provinsi Papua Barat. “Saling klaim antara kedua daerah ini yang harus diselesaikan baru bisa membangun. Jangan sampai pemerintah membangun rumah tetapi dibongkar oleh pemprov Maluku Utara. Kegiatan ini akan percuma,” ujar kader partai gerindra ini.

Dikatakan, penundaan proyek kegiatan pembangunan rumah rakyat itu telah disampaikan langsung kepada Sekretarias daerah provinsi papua barat, Nathaniel Mandacan serta Dinas Perumahan Rakyat.

“Rumah yang akan dibangun adalah tipe 45 persegi dengan harga per unit berkisar Rp.200-300 juta. Hampir 20 an unit rumah. Sebaiknya, proyek ini dialihkan kepada masyarakat yang terpapar gempa bumi di Raja Ampat beberapa waktu lalu saja,” ujar Enos lagi.

Enos menambahkan, permohonan penundaa kegiatan perumahan juga telah disampaikan pemerintah kabupaten Raja Ampat melalui bagian pemerintahan kepada DPRPB saat melakuka n kunjungan.

“Dokumen telah diserahkan kepada wakil ketua, Pak Ranley Mansawan. Initnya, pemerintah daerah minta jangan ada pembangun sebelum status pulau tersebut jelas,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN