Kadis Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan

Disoroti Ombudsman, Dinkes Klaim Tak Punya Kewenangan Keluarkan Ijin 3 Bidang Ini

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Menanggapi hasil penelitian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Papua Barat terhadap 15 Produk layanan kesehatan di 10 SKPD.

Salah satunya menyebutkan tiga produk layanan kesehatan milik dinas Kesehatan Papua Barat yang dinilai masih rendah, sehingga membuat tingkat kepatuhan layanan publik di Papua Barat masuk zona merah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan, kepada wartawan mengatakan, Pihaknya tidak mengeluarkan ijin terhadap tiga produk layanan publik yang dinilai oleh Ombudsman Perwakilan Papua Barat melalui penelitian kepatuhan pelayanan publik.

Hasil penelitian itu memasukan dinas kesehatan Papua Barat, pada urutan ke 4 dari 10 SKPD, terhadap tiga produk layanan publik yang terdiri dari pertama, ijin perdagangan besar farmasi dan cabang penyalur alat kesehatan memperoleh nilai 8,00, kedua, ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat provinsi peroleh nilai 8,00, dan ketiga, ijin usaha kecil obat tradisional diberi nilai 8,00.

Ia menyatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, tidak memiliki kewenangan tentang perijinan seperti ijin perdagangan besar farmasi dan cabang penyalur alat kesehatan.

“Kami hanya mengeluarkan rekomendasi atas pengajuan ijin dari perusahaan farmasi dan cabang penyalur alat kesehatan, sedangkan perijinan itu urusan kementerian kesehatan” jelas Parorongan, Rabu (20/1/2016).

Sedangkan, soal ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat provinsi, Ia mengaku hanya memiliki kewenangan penerbitan rekomendasi.

“Kalau ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas layanan kesehatan tingkat provinsi, itu juga kewenangan kementerian untuk keluarkan ijin, kita hanya merekomendasikan saja” jelasnya lagi.

Sementara ijin usaha kecil obat tradisional, ia mengaku, tidak memiliki kewenangan mengeluarkan ijin.

“Kalau usaha kecil obat tradisional itu kewenangan dinas kesehatan tingkat kabupaten, kami tidak punya kewenagan itu” kata dia menambahkan. | RIZALDY