Asisten I Setda Papua Barat, Musa Kamudi.

PNS Diminta Gunakan Kendaraan Dinas Sesuai Peruntukannya

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta menggunakan fasilitas milik Negara sesuai fungsi dan peruntukannya, diantaranya penggunaan fasilitas kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

Asisten I Setda Provinsi Papua Barat, Drs. H. Musa Kamudi, kepada wartawan, rabu (20/1/2016) kemarin, menyatakan, penggunaan kendaraan dinas oleh PNS harus sesuai aturan penggunaan fasilitas milik negara.

“Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kita bekerja berdasarkan aturan, mulai dari masuk kantor sampai dengan hal-hal lain, termasuk juga penggunaan kendaraan dinas, itu semua sudah diatur” kata Kamudi di ruang kerjanya.

Ia meminta kepada PNS yang diberikan fasilitas kendaraan dinas agar dapat menggunakan kendaraan dinas untuk menunjang kerja-kerja pemerintahan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU maupun peraturan yang berlaku.

“Jangan gunakan kendaraan dinas semena-mena, jangan kita biarkan kondisi aparat yang sering tidak masuk kantor, menggunakan kendaraan diluar jam kerja, bahkan ugal-ugalan dijalan” kata Kamudi.

Menurutnya, sesuai aturan, kendaraan dinas yang diberikan kepada pegawai itu, digunakan untuk menunjang tugas-tugas kedinasan.

“Tapi jujur saja, mungkin karena kurang pengawasan, makanya banyak kendaraan dinas dipakai sampai larut malam” ujar Kamudi menambahkan.

Ia juga menyinggung, soal manajemen pengelolaan aset pemerintah yang dimiliki oleh SKPD dilingkungan pemrov Papua Barat.

“Soal aset, misalnya, ada pegawai yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas di salah satu SKPD, ketika pegawai itu pindah, fasilitas atau aset dinas bersangkutan masih dipakai di kantor yang baru”
Padahal menurutnya hal itu, tidak boleh dilakukan, sebab aset yang milik satu SKPD tidak bisa dipindahkan atau dibawah begitu saja untuk digunakan di SKPD lain, karena hal itu akan berpengaruh pada manajemen pengelolaan aset bahkan sampai pada pertanggungjawaban aset.

Menyikapi kondisi tersebut, Kamudi berharap, ada sinergitas antara, dinas perhubungan, biro perlengkapan, dan inspektorat dapat bersama-sama merumuskan peraturan daerah khusus pengelolaan aset daerah khususnya kendaraan dinas.

“Agar kendaraan dinas bisa digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai yang diberikan kepercayaan menggunakan kendaraan dinas” tandas Kamudi. | RIZALDY