Massa dari Forum Masyarakat Papua Barat Peduli Demokrasi Kabupaten Raja Ampat yang menggelar demonstrasi di depan kantor Bawaslu Papua Barat di Jalan Merdeka, Manokwari. Kantor Bawaslu Papua Barat.

Bawaslu dan KPU Disoroti

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Bawaslu dan KPU Papua Barat dituding tak memiliki itikad baik dalam merespon bukti dugaan pelanggaran Pilkada Raja Ampat yang disodorkan Kelompok Masyarakat Peduli Demokrasi Raja Ampat.

Koordinator Masyarakat Peduli Demokrasi Raja Ampat Paulus Insen Mayor mengatakan, mereka telah menyodorkan bukti dugaan penggelembungan DPT yang diduga dilakukan KPU dan Dinas Kependududukan dan Catatan sipil Disdukcapil setempat namun hingga kini belum direspon Bawaslu dan KPU Papua Barat.

Tim juga menyatakan menemukan dugaan politik uang dalam bentuk jual beli suara, pergantian ketua KPPS di TPS di Kota Waisai sehari sebelum pencoblosan bahkan temuan pengurus KPPS yang masih aktif sebagai anggota parpol tertentu.

“Padahal kami menduga di Raja Ampat terjadi kejahatan terstruktur, massif dan terencana berencana oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu di Raja Ampat,” kata Paulus Mayor di kantor DAP Wilayah III Kepala Burung

Mnukwar, Rabu (20/1).

Paulus Mayor mengatakan mereka juga telah mengantongi surat pernyataan dari Dewan Adat Papua untuk mengusut dugaan pelanggaran Pilkada setempat namun tetap tidak direspon.

Paulus Mayor menyayangkan tak diresponnya laporan tim dan menyebutnya sebagai politik yang tidak mendidik masyarakat. “Kami lakukan berbagai aksi demo di Ibukota Raja Ampat bahkan di Kantor Bawaslu namun seolah tidak ada respon. Ini menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi,” kata dia.

Terhadap hal ini ia meminta pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah pusat menyikapi hal ini karena jika dibiarkan dalam menimbulkan instabilitas di masyarakat.

“Kami menuntut jajaran KPU dan Panwaslu serta kandidat yang di duga melakukan pelanggaran agar di hukum sebab melanggar aturan serta kode etik Pilkada,” ujar dia seraya menyatakan dukungan terhadap gugatan Pilkada Raja Ampat di Mahkamah Kontisusi.

Sementara itu Ketua Dewan Adat Papua DAP Wilayah III Kepala Burung Manukwar Barnabas Mandacan menyayangkan tak diresponnya laporan Kelompok Masyarakat Peduli Demokrasi Raja Ampat. |ADLU RAHARUSUN