Suasana kantor DPR Papua Barat.

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Masalah jabatan ketua DPR Papua Barat (DPRPB) berubah menjadi polemik berkepanjangan. Tidak bisa menjadi alasan pembenaran bagi pimpinan dewan yang ada untuk tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sebab mempengaruhi kinerja lembaga yang akan berdampak pada sistim pemerintahan di daerah. Fungsi DPR akan tidak berjalan dan menjadi lemah.

“Lembaga ini mau dibawa ke mana. Mau jalan ditempat atau ke mana? Ada nahkodanya yaitu, pimpinan. Intinya, pimpinan yang harus memberi alasan terkait dengan kondisi lembaga ini,” kata anggota fraksi Golkar DPRPB, Ortis F.Sagrim, Rabu (27/1/2016).

Hingga memasuki akhir Januari, Ortis mengakui belum ada satupun agenda atau kegiatan dewan yang bisa berjalan lantaran belum ditetapkannya jadwal kegiatan tahun 2016.

Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda akan pembahasan jadwal induk oleh Badan Musyarawarah (Banmus) DPRPB. “Tahun ini apa yang dibuat, produk hukum apa yang disahkan. Semua inisiatif masuk namun tidak ada pembahasan,” tuturnya.

Ortis menegaskan, pimpinan juga tidak boleh beralasan dengan masalah jabatan ketua DPRPB. Sehingga saling tolak menolak untuk melaksanakan tugas.

“Jangan saling lempar tanggung jawab, bulan Januari akan berakhir dan masuk pada bulan Februari. Namun, belum ada jadwal bahkan, semua komisi bingung. Karena pimpinan tidak ada yang bisa dihubungi,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM