30 KAPAL PENANGKAP LOBSTER DILARANG BEROPERASI

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat, melarang 30 kapal tangkapan udang atau lobster (Panulirus spp) yang beroperasi di kawasan perairan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong Selatan.

Larangan operasi kapal penangkap udang dilakukan oleh DKP Provinsi Papua Barat itu, karena menggunakan alat tangkap yang tidak diijinkan karena dikategorikan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

“Karena dia menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau tidak diijinkan, yah, kalau alat tangkapnya tidak diijinkan, otomatis kapalnya juga sandar,” jelasnya.

Hal itu diutarakan Kepala DKP Provinsi Papua Barat, Simon Atururi kepada wartawan, siang kemarin usai acara peresmian kantor barunya di kompleks perkantoran provinsi, Arfai.

“Terutama di kawasan Teluk Bintuni, semua kapal milik tangkap milik perusahaan udang dilarang beroperasi,” jelasnya.

Ia menyebutkan, sebanyak 30 kapal, milik perusahaan baru yang sebelumnya merupakan milik perusahaan wimbo, telah mengajukan ijin perpanjangan operasi tangkap udang.

“Sampai saat ini kami belum berani keluarkan ijin operasi untuk 30 kapal tangkap udang, kapal itu milik perusahaan baru, yang dulunya perusahaan wimbo,” katanya.

Ia juga menyebutkan, kapal-kapal yang beroperasi melakukan usaha tangkap udang di dua kawasan itu, menggunakan mesin dengan kapasitas diatas 30 gross ton (GT) dan diatas 30 GT.

Sementara DKP Provinsi lanjut Dia, hanya dapat mengeluarkan ijin bagi kapal dengan kapasitas mesin dibawah 30 GT. “Kalau dibawah 30 GT itu urusan provinsi, sedangkan diatas 30 GT, itu kewenangan pusat,” ungkapnya.

Sedangkan kemampuan daya tangkap yang dilakukan kapal penangkap, tergantung ketersediaan udang lestari didalam perairan itu. “Jadi kapasitas daya tangkapnya itu fleksibel, tidak pasti itu naik turun,” ujar dia.

Meski demikian, menurutnya dengan beroperasinya kapal-kapal penangkap udang itu, juga turut membantu nelayan penangkap udamg lokal yang ada di dua daerah itu.

“Masyarakat diuntungkan dengan adanya kapal tangkapan itu, masyarakat yang melakukan tangkapan secara tradisional menjual udang hasil tangkapannya ke kapal-kapal itu,” tambah dia.

Menujuk pada Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2016 yang menegaskan aturan penangkapan Udang atau Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Surat Edaran itu mengacu Permen KP Nomor 1 Tahun 2015, memuat aturan ukuran berat yang boleh ditangkap dan diperjualbelikan.

Seperti lobster yang boleh ditangkap memiliki ukuran berat diatas 200 gram, kepiting diatas 200 gram, kepiting soka diatas 150 gram, dan rajungan diatas 150 gram.

Saat ini, yang memiliki pangsa pasar paling besar adalah lobster atau udang, sementara kepiting dan rajungan belum memiliki pangsa pasar, sehingga belum berpengaruh terhadap produktifitas tangkapan di Papua Barat. | RIZALDY|EDITOR : BUSTAM

%d bloggers like this: