ilustrasi_Dugaan Korupsi

KUASA HUKUM ROMBE : KLIEN KAMI TUMBAL KONSPIRASI

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Kuasa hukum mantan ketua harian KONI Papua Barat Albert Rombe, Yules RI Kelu, menyatakan, penetapan kliennya sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pembangunan kantor KONI Papua Barat merupakan tumbal dari konspirasi. Yules menilai penetapan tersebut belum memiliki bukti kuat.

Bahkan Yules mengaku selama kliennya diperiksa, polisi belum berhasil mengantongi bukti-bukti permulaan yang kuat. “Padahal sebenarnya kalau dijadikan tersangka harusnya sudah ada alat bukti yang kuat dan akurat. Ini kok malah terkesan tangkap dulu baru pembuktianya dari belakang.

Kami melihat penyidik baru mengumpulkan bukti-bukti baru setelah klien kami dijadikan tersangka,” ujar Yules kepada wartawan di Manokwari, Jumat (29/1). “Kami menganggap penetapan klien kami sebagai tersangka sangat lemah.”

Yules mengatakan selama menjalani pemeriksaan, Albert Rombe juga sangat kooperatif bahkan ketika ia diminta untuk menjalani pemeriksaan tambahan. “Kami selalu mendampingi (ketika diperiksa). Tidak pernah kita menghalangi proses penyidikan, kendati awalnya saya akui klien kami agak tertutup.”

Soal tudingan adanya konspirasi. Yules mengatakan KONI Papua Barat merupakan organisasi yang memiliki struktur lengkap dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, kemudian ketua harian.

“Jadi dalam pengambilan keputusan baik bersifat administrasi maupun di lapangan tentu tidak dilakukan sepihak atau perorangan. Apalagi klien kami ini didalam struktur KONI hanya sebagai bawahan,” kata dia.

Ia menjelaskan yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan ditubuh KONI Papua Barat adalah Ketua Umum. Berkaitan dengan itu, Albert Rombe telah terbuka menyampaikan soal mekanisme administrasi dan pengambilan keputusan.

“Penyidik sudah tahu itu, apalagi soal dana hibah pembangunan Kantor KONI Papua Barat ini. Masak sih pak Albert Rombe mencairkan uang sendiri, membangun sendiri tanpa ada yang mengontrol. Ini kita sudah kita buka semua kepada penyidik,” tegasnya.

Yules mengatakan pembangunan kantor KONI tidak melalui lelang sebab saat itu ada pertemuan antara pengurus KONI Papua Barat yang dipimpin Ketua Umum KONI. Dalam rapat itu Ketum KONI disebut Yules, memerintahkan untuk melakukan pembangunan kantor KONI.

“Jadi disinilah penyidik harus mengembangkan setiap informasi dalam pemeriksaan. Jangan terburu buru menetapkan tersangka. Penyidik harus mengembangkan siapa saja yang terlibat, siapa saja yang disebut namanya dalam pemeriksaan. Keterlibatanya seperti apa, sebab di dalam kepengurusan KONI dan status masalah ini masing masing memiliki peran yang berbeda,” urai Yules.

“Kadang saya berfikir apakah Albert Rombe ini merupakan tumbal dari sebuah konspirasi?? Sementara total anggaran yang diperkarakan sangat signifikan sebesar Rp 26,7 Miliar dari Rp 43 Miliar.”

Yules juga mengatakan bangunan kantor KONI Papua Barat secara fisik ada meski ia belum tahu berapa nilai bangunan itu jika dihitung sebab pelaksana belum memberikan laporan hasil pembangunan.

“Tapi kok sudah dinyatakan ada kerugian negara. Kami tidak tahu apa ada kekuatan besar kah yang membentangi hal ini sehingga keputusan malah tajam kebawah dan tumpul keatas,” ujarnya.

Mengenai penangkapan, ia mengatakan, kliennya saat itu ke Makassar mengantarkan istrinya untuk dioperasi. Soal ini ia mengaku memiliki bukti. Meski begitu ia mengaku waktu itu menelepon kliennya untuk menghormati proses hukum.

“Kami berharap proses hukum ini dilakukan dengan cepat. Saya jamin kita akan membuka semuanya dipersidangan tentang fakta yang sebenarnya. Kalau memang dikatakan klain kami melakukan transaksi penarikan uang, iya. Nanti kita akan buka-bukaan dipersidangan.

Saya tegaskan bahwa semua akan dibuka. Entah si penerima mau mengakui atau tidak tetapi tetap kita sampaikan yang benar. Sebab kasus ini nilainya besar masak ada yang harus dikorbankan.”

Albert Rombe ditangkap penyidik Polda Papua Barat, Selasa (26/1) pagi di Bandara Sultan Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kemudian dibawa ke Manokwari pada hari itu juga dan ditahan di Polres Manokwari.

Ia merupakan tersangka pembangunan kantor KONI Papua Barat. Pembangunan kantor tersebut berbiaya Rp. 43 miliar sementara dugaan dana yang dikorupsi tersangka senilai Rp 26,7 miliar. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 27 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP. JH Sitorus mengatakan, dalam kasus ini polisi juga menjerat JR, ZU dan SL yang diduga kuat menerima aliran dana tersebut. Ketiga orang itu dijadwalkan diperiksa Februari mendatang. |ADLU RAHARUSUN