LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Pemerintah Papua Barat Tertibkan Izin Usaha Pertambangan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com–Pemerintah Provinsi Papua Barat, tahun ini akan menertibkan seluruh izin usaha pertambangan, energi dan mineral di daerah ini.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Barat, Yohan Abraham Tulus, beberapa waktu lalu, mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat, tahun ini akan menerapkan undang-undang nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Penertiban izin usaha pertambangan, kata dia, merupakan bagian dari kewenangan yang harus dilaksanakan pemerintah provinsi. “Sesuai amanat undang-undang tersebut, pengelolaan sektor pertambangan dan sumberdaya energi itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,”ujarnya.

Dia menyebutkan, tahun ini, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap seluruh usaha di sektor pertambangan dan sumberdaya energi di daerah ini. Izin-izin yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, akan diambil alih provinsi.

Menurutnya, selama dua tahun belakangan ini, pihaknya sudah melakukan penertiban terhadap usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah kabupaten/kota.

Terkait penertiban itu, lanjut Yohan, menteri dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran melalui sekretaris jenderal pembangunan daerah. Surat edaran itu berisi imbauan penertiban ijin usaha tambang di kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung.

Menindaklanjuti surat edaran Mendagri itu, kurang lebih tahun terakhir ini, pihaknya telah melakukan penertiban usaha tambang yang dilakukan dikawasan konservasi dan kawasan hutan lindung.

Dia menyebutkan, seluruh usaha pertambangan yang dilakukan kawasan hutan konservasi saat ini sudah dilepas. Hal itu dilakukan, agar tidak ada tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi. “Kurang lebih ada 60 usaha pertambangan yang izin usahanya mati dan tidak dapat diperpanjang lagi. Izin-izin tersebut dikeluarkan oleh para bupati/wali kota,” kata dia

Izin usaha pertambangan itu, tidak bisa diperpanjang, karena saat ini, mereka sudah tidak beroperasi. Disisi lain, hal ini mempertimbangkan kebijakan gubernur yang sudah mencanangkan Papua Barat sebagai provinsi konservasi.

Dia menambahkan, usaha-usaha pertambangan yang berada di kawasan hutan konservasi maupun hutan lindung sudah di lepas, karena, tidak boleh ada usaha pertambangan di kawasan tersebut. | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR | TOYIBAN