Ketua fraksi Demokrat DPR Papua Barat Aminadap Asmuruf.

Demokrat: Harus Ada Harmonisasi UU Pemerintah Daerah dan Otsus

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Hingga kini, harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus belum berjalan baik.

Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Demokrat, DPR Papua Barat, Aminadap Asmuruf, Kamis (28/1/2016). Ia mengatakan, ketidakharmonisasi dua regulasi ini memunculkan multi tafsir.

“Di Papua dan Papua Barat berlaku dua Undang-Undang yang berpengaruh terhadap penyelengaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaannya sudah tidak berjalan baik karena sudah masuk dengan regulasi yang politis,” katanya.

Menurut Aminadap, kondisi ini menimbulkan kerawanan sebab penyelenggaraan pemerintahan di daerah terus dan akan terus berada di dalam bayang-bayang tekanan.

“Apakah Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 mengatur juga tentang pemerintahan daerah atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Dicontohkan, permasalahan jabatan ketua DPR Papua Barat (DPRPB). Yang jelas-jelas belum diatur di dalam UU Otsus. Akan tetapi, ditafsirkan secara berbeda atas dasar semangat kekhususan.

“Bicara ketua DPR (Papua Barat) itu berkaitan dengan pemerintahan daerah. Sehingga, tidak ada urusan dengan kekhususan. Ketua maupun anggota dewan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” akunya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Aminadap mengemukakan, keberadaan anggota DPRPB yang dilantik melalui jalur pengangkatan harus ditinjau kembali.

“Bicara tentang anggota DPR, itu berbicara tentang hasil pemilu. Bukan melalui pengangkatan, ini adalah kekacauan. Jakarta harus meninjau kembali kebijakan yang justru merusak tatanan pemerintahan di daerah,” ujarnya lagi.

Dikatakan, pengisian kursi dari jalur pengangkatan perlu ditegaskan dalam suatu regulasi. Kehadiran kursi tersebut jangan seperti membuka kotak Pandora. Bahkan, keberadaannya dipandang sebagai pressure group (kelompok penekan).

Aminadap menyarankan, dinamika pemerintahan yang ada saat ini perlu disikapi. Dengan melakukan rekonsiliasi antara pemeritahan pusat dan pemerintah daerah, agar implementasi Otsus tidak menimbulkan multi tafsir. Dan, Undang-Undang Otsus pun tidak dijadikan sebagai komidi bagi elit-elit di daerah untuk memuluskan rencana yang bisa membenturkan aturan.

“Diharapkan, pengisian kursi jalur pengangkatan ini akan memperkaya dan memaksimalkan perjuangan aspirasi masyarakat. Yang dilakukan tetap dalam koridor aturan. Bukan menabrak aturan, kekhususan harus ditulis jelas,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM