Ilustrasi, Pemekaran Papua Barat-Papua Barat Daya.

Pemerintah Diminta Buat Aturan Khusus Keberadaan Tim 315

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Tim pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat atau Tim 315 kembali meminta pemerintah daerah memperhatikan nasib para anggotanya melalui satu aturan khusus. Ketua Tim 9, Obeth Ayokh, Kamis (29/1/2016) mengatakan, perjuangan menghadirkan Provinsi Papua Barat melalui proses dan tahapan panjang. Ada pro dan kontra saat itu terhadap aspirasi memekarkan tanah Papua menjadi dua provinsi. “Para pejuang kurang diperhatian. Perjuangan ini seolah-olah hanya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk berefouria. Harus ada satu peraturan daerah yang menjadi jaminan bagi hak kami,” katanya. Para anggota tim ini menuntut penghargaan dari pemerintah atas apa yang telah mereka lakukan. Penghargaan itu perlu juga diberikan bagi keluarga. Bahkan, harus ada tanda jasa dari pemerintah atas perjuangan itu. “Bukan hanya dibacakan pada ulang tahu saja. Minimal, ada tanda bukti yang bisa dipegang dan diketahui oleh sanak keluarga kami yang bisa dikenang. Jangan nasib kami seperti yang sudah mendahului,” ujar Obeth. Wakil ketua tim, Wiliam Kabiai mengatakan, perumusan peraturan daerah tentang jasa tim 315 ini dalam rangka menegaskan perjuangan yang dilakukan. Sebab, lanjut Kabia, ada tanggungjawab moral yang besar untuk tetap menjaga eksistensi dan citra Provinsi Papua Barat. “Kami berjuang tidak sampai disini. Tapi, ada tanggungjawab untuk menjaganya,” ujarnya lagi. “Kami mendorong satu peraturan daerah ini, agar pemerintah melihat masa depan keluarga para pejuang yang ada. Provinsi ini ada di dalam NKRI,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM