Pemilik ulayat PT Medco dalam jumpa pers di Manokwari kemarin.

Pemilik Ulayat Ancam Tutup Aktivitas Medco

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Masyarakat pemilik hak ulayat di dataran Sidey, tempat beroperasinya PT Medko Papua Hijau Selaras (MPHS), menuntut perusahaan kelapa sawit tersebut terbuka dalam mengelola hasil sawit dan memberikan kepastian merekrut tenaga kerja lokal.

Agustinus Mandacan, kepala suku setempat, Minggu (31/1), menyampaikan plasma belum memperoleh uang hasil panen Tandan Buah Segar kelapa sawit dari area operasi Medco sepanjang bulan Januari – Maret 2015 yang nilainya diperkirakan mencapai Rp. 44 miliar. Seharusnya menurut Agustinus, 30 persen dari nilai 44 miliar tersebut dibagikan kepada petani plasma.

Tuntutan ini disampaikan Agistinus bersama sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di sekretariat Forum Peduli HAM Papua Barat di Sanggeng, Manokwari.

Selain menyampaikan tuntutan tersebut, pemilik ulayat juga meminta pemerintah daerah tidak gegabah menerima permohonan perluasan area untuk perkebunan sawit, baik di Pantura maupun Kebar sebab area yang selama ini digunakan PT MPHS belum diurus secara maksimal.

“Kami juga meminta agar perusahan tersebut jangan hanya mengejar target dengan berbagai spekulasi namun melupakan tanggungjawab dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia masyarakat asli Papua yang memiliki hak ulayat tersebut dan juga hak-hak masyarakat yang bekerja di perusahaan kelapa sawit,” kata Agustinus saat membacakan tuntutan tersebut.

Masyarakat juga meminta PT MPHS agar membangun pelabuhan serta penampungan tangki di Kaironi, sebab jika dibiarkan oleh petinggi Medko maka petani plasma dirugikan, sebab tanaman masih muda dan juga pemotongan kredit karyawan. “Selain itu tenaga security di pabrik juga harus dipekerjakan orang asli Papua.”

Ia juga mengungkap akses jalan dan jembatan di area kebun sejauh ini tidak diperbaiki dengan baik. Selain itu Koperasi Unit Desa KUD yang dibentuk selama ini tidak berjalan dengan baik sementara tiap bulan gaji karyawan dipotong dengan alasan dimasukan ke koperasi.

“Biaya pendidikan serta janji honor kepala suku di dataran pemilik ulayat sejauh ini tidak berjalan dengan baik,” tambahnya.

“Kami meminta keadilan baik dari pihak perusahan maupun pemerintah sebagai penguasa daerah ini,” kata Agustinus membacakan tuntutan mereka.

Ketua Forum Peduli HAM Papua Barat Agus Matuti mendorong agar sejumlah persoalan yang disampaikan sejumlah kepala suku tersebut agar diperhatikan oleh pemerintah terutama dinas tenaga kerja. “Sebab tujuan utama kehadiran PT. Medco agar mensejahterakan warga papua dengan memperkejakan mereka.

“Persoalan ini juga harusnya diperhatikan oleh Majelis Rakyat Papua, DPRD Manokwari dan DPRD Papua Barat. Jangan menutup mata melihat persoalan masyarakat Papua ini. Lembaga ini harusnya melakukan survei terkait persoalan yang dihadapi warga terutama sistim rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan Medco.”

Ia juga mendorong agar kebijakan tidak membiarkan persoalan yang dihadapi masyarakat pemilik ulayat berlarut-larut hingga berakibat konflik antara masyarakat adat dengan Medco.

“Kami memberikan ultimatum agar persoalan kami ini direspon dalam satu minggu. Bila tidak ada respon oleh pihak terkait, terutama pihak Medco maka segala aktivitas di perusahaan kelapa sawit akan kami tutup,” kata Agistinus membaca pernyataan akhir. |ADLU RAHARUSUN