Suasana kantor DPR Papua Barat.

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Perlu rekonsiliasi politik untuk mengakhiri kegaduhan yang terjadi menyangkut jabatan ketua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB). Hal ini disampaikan salah praktisi hukum Papua Barat, Demianus Waney kepada Cahaya Papua, Minggu (31/1/2016).

Pengacara Senior itu mengatakan, kemelut yang terjadi di kantor wakil rakyat itu harus segera diakhiri. Menurutnya, pihak-pihak yang berkonflik harus bisa menahan diri, dengan melakukan komunikasi konstruktif, agar persoalan ini memperoleh titik temu.

Ia berpadangan, kedua belah pihak dapat menempuh jalan tengah melalui kesepakatan politik dengan tidak mengesampingkan peraturan partai maupun kepentingan orang asli Papua.

“Misalnya dengan membuat kesepakatan, berapa tahun saudara Matheos Silanno menduduki jabatan ketua, untuk selanjutnya digantikan oleh Saudara Pitter Konjol,”kata dia.

Selain itu, kata dia, Matheos Silanno dapat menunjukan komitmenya untuk memperjuangkan kepentingan orang Papua, yang hal itu dapat dimuat dalam kesepakatan politik tersebut.

Dia menilai, persoalan yang selama ini terjadi di DPRPB, membutuhkan kebesaran hati semua pihak. Hal yang harus dikedepankan dalam persoalan ini adalah kewibawaan lembaga legislatife sebagai wakil rakyat.

“Kita butuh win-win solution untuk mengakhiri kemelut di DPR Papua Barat. Mau sampai kapan kantor DPR dipalang,? Persoalan ini harus segera selesai, agar DPR dapat beranjak untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai wakil pilihan rakyat,” kata dia lagi.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Matheos Selanno, telah dilantik sebagai Ketua DPR Papua Barat. Pelantikan itu, rupanya belum dapat mengakhiri persoalan dikantor tersebut. Kehadiranya justru meningkatkan tensi politik yang berujung pada penambahan palang dan spanduk aspirasi di kantor DPRPB.|MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN