Penasehat hukum Rico Sia, Benry Napitupulu dan Yasin Jamaludin.

Rico Sia Tantang Kejaksaan Disidang Pra Peradilan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.comTersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan trans Papua Barat, Rico Sia, mengajukan permohonan sidang praperadilan atas penetapan tersangka dan penahanan dirinya dalam kasus tersebut.

Yasin Jamaludin selaku penasehat hukum Rico mengatakan, permohonan sidang praperadilan atas penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Negeri Manokwari itu, telah didaftarkan ke kantor Pengadilan Negeri Manokwari, Senin (1/2/2016).

Dia menilai, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan terhadap klienya tidak sah, sebab, dua  alat bukti yang digunakan Kejaksaan untuk menjerat Direktur PT Putra Papua Perkasa ini tidak relevan.

Dia menjelaskan, sejak proses hukum kasus ini bergulir di Kejaksaan Tinggi, klienya telah mengajukan gugatan perdata. Majelis hakim sidang perdata kala itu telah menetapkan putusan bahwa, uang senilai Rp.78 miliar yang diterima kliennya dari pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sah.

“Uang itu adalah pembayaran hutang yang dilakukan pemerintah daerah kepada klien kami. Uang tersebut merupakan dana sisa pembayaran dalam proyek pembangunan jalan dari Ayawasi menuju Kebar,”kata dia.

Dia juga menjelaskan bahwa, dalam kasus ini, klienya disangka melakukan korupsi pada pembangunan itu. Dimana, salah satu unsur dalam perkara korupsi adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

“Kalau hakim pengadilan perdata sudah menetapkan bahwa, penerimaan Rp.78 miliar itu adalah penerimaan yang sah, maka, unsur pidana korupsi itu sudah tidak bisa terbukti,”kata dia lagi.

Dia berpandangan bahwa, putusan pengadilan itu setara dengan Undang-undang serta bersifat mengikat terhadap semua pihak.

“Sehingga, jika Kejaksaan tetap memaksakan kasus korupsi ini naik ke pengadilan, maka saya berani mengatakan bahwa, Kejaksaan telah melanggar undang-undang,” ujarnya.

Dia pun berharap, Kejaksaan tidak terburu-buru melimpahkan perkara dugaan korupsi itu kepada Pengadilan dengan tujuan untuk menggugurkan permohonan sidang praperadilan yang ia ajukan.

“Seperti diketahui bahwa jika berkas pidana itu diajukan ke Pengadilan, maka permohonan praperadilan gugur dengan sendirinya. Untuk itu, saya tantang Kejaksaan supaya kita beradu di sidang praperadilan, sebelum dilakukan pemeriksaan pada pokok perkara,” kata dia.| TOYIBAN |ADLU RAHARUSUN