ilustrasi

Lilin Kehidupan (bagi) Papua

Oleh: I Ngurah Suryawan

Di sebuah laman portal berita alternatif yang dikelola oleh anak-anak muda Papua, saya tertegun membaca sebuah posting yang berisikan seruan beberapa pimpinan gereja bagi umat Kristiani di Papua menyambut Natal 2015. Forum Kerja Oikumenis Gereja Papua mengajak umat Tuhan untuk memaknai natal 2015 dengan mengisi kegiatan membangun dan menjadikan bulan Desember sebagai waktu untuk berdamai. Dalam seruan para pimpinan gereja tersebut diungkapkan:

 Berkomitmen menjaga anak-anak supaya sehat dan maju dalam pendidikan, agar mereka menjadi pembawa damai di tanah ini. Bekerja keras menafkahi keluarga, merefleksikan diri dengan natal dan menjaga lilin kehidupan Papua supaya tetap menyala dan bersinar di tengah-tengah kegelapan pembangunan serta kekerasan di tanah ini.

Seruan tersebut menyayat hati karena diungkapkan oleh para pimpinan gereja di tengah situasi tanah Papua secara keseluruhan masih diselimuti dengan berbagai kasus kekerasan dan penderitaan yang tidak jelas penyelesaiannya oleh negara. Dalam rangka merayakan dan memaknai Natal serta pergantian tahun 2015, umat Kristiani di Papua diminta untuk merenungkan banyak penderitaan, trauma dan kehilangan anak-anak, perempuan, laki-laki, kerabat dan saudara yang telah meninggal dunia melalui berbagai cara dan teknik. “Kami sebagai pribadi dan pimpinan gereja berefleksi dan mencoba memahami kegoncangan yang dialami warga, baik secara pribadi maupun kolektif. Ini terjadi melalui sejumlah peristiwa yang masih membayang-bayangi jalan hidup kami,” ungkap para pemimpin denominasi gereja yang terdiri dari Pdt. Dorman Wandikbo (Presiden GIDI), Pdt. Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi) dan Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Gereja-Gereja Baptis Papua).

Menjaga agar lilin kehidupan terus menyinari bangsa Papua mengalami rintangan yang sungguh berat. Salah satu sebabnya adalah tidak terhentinya lingkaran kekerasan yang menjadikan rakyat Papua sebagai korbannya. Berbagai tragedi kekerasan menggambarkan bagaimana bangsa Papua seolah-olah—dalam pandangan mereka—akan “dilenyapkan” dari negeri ini. Pengalaman kekerasan tersebut juga semakin menyingkirkan orang Papua dari proyek negara bangsa Indonesia ini.

Dalam pernyataannya tersebut, para pimpinan gereja ini kemudian menguraikan berbagai peristiwa kekerasan yang berlangsung selama tahun 2015. Diantara peristiwa tersebut adalah penembakan di Paniai yang menewaskan 4 orang pelajar (8 Desember 2014), penembakan kilat, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang berulang kali terjadi di Yahukimo (Maret-Oktober 2015), penembakan siswa di Dogiyai (Maret 2015), rekayasa kasus Tolikara, 11 warga Tolikara ditembak (17 Juli 2015), sementara oknum penembak dilindungi, penembakan di Timika menewaskan 2 orang Kamoro, (Oktober 2015), penembakan 2 orang Mappi di Merauke (Oktober 2015), penembakan 2 warga Angkaisera, Serui (Desember 2015). Termasuk pembiaran yang mematikan, seperti umat Tuhan yang mengalami hujan es di Kwiyawage dan menewaskan belasan warga sejak bulan Juli 2015. Kematian 43 balita secara misterius di Mbuwa, Nduga (Oktober-Desember 2015). Terjadi juga gangguan dan serangan terhadap kegiatan gereja pada kasus Organda Abepura dan kasus Enarotali pada 15 Agustus 2015 dimana gereja diserang dalam rangka mencari senjata termasuk di Jemaat Sere, Sentani, Jayapura (lihat: suarapapua.com). Dengan rentetan kekerasan tersebut, para pimpinan gereja ini kemudian mengungkapkan:

Dari perkembangan-perkembangan ini, kami gereja memahami bahwa pemerintah sebetulnya memposisikan Papua sebagai pihak atau musuh yang harus dilumpuhkan, disingkirkan secara sistematis, baik itu dari sisi kultur, identitas maupun eksistensi.

 

Periode Kekerasan

Kekerasan oleh aparat negara Indonesia terhadap rakyat Papua sebenarnya terjadi sejak awal 1960-an, namun baru pada tahun 1980-an kekerasan politik ini menjadi wacana publik. Pada tahun 1990-an sejak kasus pelanggaran HAM di daerah Tembagapura pada akhir tahun 1994-1995 terungkap, masalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM di Papua menjadi wacana publik nasional di Indonesia. Sejak kejatuhan Soeharto 1998, saat tuntutan kemerdekaan semakin menguat, kekerasan politik juga meningkat. Dari tahun 1998-2006 adalah rentang waktu yang diwarnai secara dominan oleh catatan kekerasan politik aparat keamanan di tanah Papua, terutama oleh TNI dan Polri. Jangan dilupakan juga adalah operasi militer yang berlangsung di Tanah Papua sejak 1965 hingga 1998 yang ditujukan untuk mengakhiri gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) menurut pandangan negara berada di hutan dan wilayah pedalaman Papua. Pada tahun 1980-an sejumlah operasi militer juga berlangsung di Jayapura yang juga bertujuan untuk memutus jaringan gerakan yang disebut (lagi-lagi) OPM yang berada di kota. Maka sejak 1998 itulah tindakan represif TNI/Polri terhadap rakyat Papua yang mengekspresikan diri mereka dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di beberapa wilayah di perkotaan dan pegunungan (Widjojo dkk, 2009:196).

LIPI dalam Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future (Widjojo dkk, 2009: 197-198) mencatat terdapat tiga periode kekerasan yang disebut oleh Robin Osborne sebagai Indonesia’s Secret War, perang rahasia yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan aparatnya terhadap rakyat Papua. Periode pertama adalah kekerasan yang berlangsung antara tahun 1961 sampai dengan tahun 1969. Masa ini adalahawal dari hadirnya kekuasaan Indonesia di tanah Papua. Kekerasan dalam periode ini memiliki dua tujuan yaitu operasi infiltrasi dengan tujuan untuk menggagalkan kahadiran Negara Papua Merdeka yang telah dideklarasikan oleh Komite Nasional Papua. Tujuan keduanya adalah untuk menkonsolidasikan dukungan terhadap Indonesia menjelang Pepera 1969. Sasaran kekerasan pada era ini lebih banyak ditujukan untuk mengintimidasi kelompok-kelompok elit Papua di perkotaan. Pada masa ini di daerah-daerah perkotaan menjadi salah satu sentra perlawanan terhadap Indonesia. Perlawanan di kota berlangsung terbuka dan secara bersenjata juga mulai muncul di pedalaman.

Periode kedua gelombang kekerasan ditujukan untuk mempertahankan kehadiran Indonesia di Papua. Kekerasan gelombang kedua ini berlangsung dari tahun 1970 sampai tahun 1977. Kekerasan ini ditujukan untuk mematikan semua bentuk perlawanan terhadap hasil Pepera sekaligus untuk menyiapkan keamanan bagi kehadiran PT Freeport Indonesia di Papua. Dalam gelombang kekerasan kedua ini tujuan lainnya adalah untuk memastikan kemenangan Golkar dalam pemilu 1971-1977 serta memastikan jalannya birokrasi pemerintahan.

Gelombang kekerasan ketiga dikenal dengan Daerah Otonomi Khusus (DOM). Salah satu kekhasan dalam periode kekerasan DOM ini adalah kekerasan menjalar ke kampung-kampung dengan alasan untuk membasmi OPM dan menjaga keberlangsungan pembangunan. Dalam era DOM inilah terjadi banyak peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM. Beberapa contoh diantaranya adalah pengungsian besar-besaran ke PNG maupun pembunuhan dan penghilangan orang. Selama era DOM inilah operasi militer dalam sekala kecil berlangsung hampir di seluruh tanah Papua. Yang menjadi wilayah paling menyita perhatian dan terjadinya kekerasan yang intensif adalah di wilayah tambang PT Freeport Indonesia di Timika Provinsi Papua. Pada periode ini julah terjadi pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang mengkritik jalannya pemerintahan di tanah Papua. Periode ketiga inilah juga terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap Arnold C. Ap. Meski masa DOM sudah dicabut pada Agustus 1998 namun bukan berarti kekerasan berhenti di tanah Papua. Diantaranya adalah operasi militer di wilayah kepala burung Papua meliputi Manokwari, Sorong, Bintuni, Kebar, dan Teminabuan yang terjadi di tahun 1965. Peristiwa kekerasan menjelang Pepera di Erambo-Merauke 1969, Urup dan perbatasan pada tahun 1969, Enarotali-Paniai 1969, Pyramid-Wamena pad atahun 1969, Mimika pada 1977-1978, pengungsian Suku Muyu pada 1984, peristiwa kekerasan di Jila pada tahun 1987, serta pembunuhan di Timika antara 1994-1995 dan kekerasan di Mapenduma pada tahun 1996 (Widjojo dkk, 2009197-199).

 

I NGURAH SURYAWAN

Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari Papua Barat