Masalah Internal DPRPB dan MRPB Simpan Potensi Konflik di Pilgub

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Kewenangan DPR Papua Barat (DPRPB) dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat pada penyelenggaraan pilkada gubernur wakil gubernur Papua Barat 2017-2022 harus dipertegas, menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma.

Ia mengatakan, KPU Provinsi Papua Barat harus memperhatikan kewenangan dua lembaga tersebut dalam tahapan pencalonan, verifikasi, dan penetapan. “Pilgub papua barat akan mengalami kendala terkait birokrasi dan sistim pencalonan. Kalau tidak diatur dengan baik maka, pelaksanaan pilkada bisa terjadi seperti saat pilkada 2011 lalu,” katanya Rabu (3/2/2016).

Menurut Filep, dua lembaga tersebut harus dilibatkan dalam tahapan pencalonan. Akan tetapi, masa tugas pimpinan dan anggota MRP PB akan berakhir pada bulan April mendatang.

Sementara, di internal DPRPB masih berpolemik mengenai jabatan ketua dewan. Tentu kondisi yang ada ini mejadi sandungan bagi KPU dalam menyusun jadwal, tahapa, dan agenda pilgub.

Kewenangan MRP PB sebagai representasi kultur berkewenangan memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi calon gubernur dan wakil gubernur soal keaslian orang asli Papua.

Disisi lain, kewenangan itu dapat dilaksanakan oleh DPR jika tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga kultural tersebut. Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006.

“Siapakah yang disebut dengan orang asli papua. Ini akan menjadi boomerang bagi pihak-pihak yang memutuskan siapa yang lolos dan tidak lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur,” ujar dia.

Filep menguraikan, kasus serupa muncul pada saat pelaksanaan pilkada 2011, saat pencalonan Bram-Katjong. Ada tuntutan masyarakat mayoritas soal keaslian orang asli Papua.

Disisi lain, aku Filep, telah ada yuris prudence soal sistim pengakuan yang diakui secara normatif. Inilah masalah dalam melaksanakan pilkada di Papua Barat.

Apakah KPU harus menunggu sampai persoalan di dua lembaga tersebut selesai dulu, atau tetap berjalan. KPU harus jeli melihat dinamika sosial politik yang berkembang saat ini di Papua Barat.

Dia mengatakan, KPU harus memastikan tahapan pilgub itu berjalan tanpa terpengaruh dengan masalah yang terjadi di DPRPB maupun MRP PB. Jika paksakan maka, akan terjadi pelanggaran luar biasa.

Kondisi ini, lanjutnya, justru akan menimbulkan gangguan politik, sosial, dan keamanan. Pastikan bahwa, MRP PB dipilih atau diperpanjang, atau tidak termasuk masalah DPRPB.

“Perpanjangan masa tugas MRP PB akan menimbulkan pertanyaan. Sebab SK dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kalau diperpanjang alasan dan dasarnya apa? Jangan-jangan ada anggapan kalau gubernur ingin meloloskan calon tertentu,” tuturnya.

Filep menambahan, persoalan MRP PB terlambat dibahas. Sehingga, akan menjadi masalah mendasar. “Jalan tengahnya bagaiamana? Karena, KPU tidak sekadar melaksanakan pemilu tetapi, bisa juga menjadi pemicu konflik. Saya berpengalaman soal ini. KPU sering mempertahankan ego dengan dalil sebagai lembaga independen,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM