Ketua KPU Papua Barat, Amus Atkana

PILGUB PAPUA BARAT TERANCAM DITUNDA KE 2018

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, usulan anggaran pilkada gubernur-wakil gubenur Papua Barat sebesar Rp.678 miliar lebih belum mendapat respon.

Padahal menurut Amus KPU RI memberikan dead line bagi KPU Provinsi Papua Barat untuk memastikan realisasi anggaran Pilkada melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga Februari ini.

“Hasil Rapimnas (rapat pimpinan nasional) terungkap bahwa, seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2017, sudah melakukan penandatanganan NPHD, kecuali Provinsi Papua Barat,” kata Amus, Jumat (5/2/2016).

Dia mengatakan, selain pilkada gubernur, empat daerah yakni, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, dan Maybrat, juga akan menggelar pilkada bupati wakil bupati.

“Belum ada yang melakukan pendatangan NPHD antara KPUD dengan pemerintah daerah. Termasuk, KPU Provinsi Papua Barat,” ujarnya.

Amus yang mengaku sedang mengikuti Rampimnas KPU se-Indonesia di Kalimantan Barat ini, mengemukakan, jika penandatanganan NPHD belum dilakukan hingga batas waktu tersebut Pilkada Papua Barat bisa ditunda ke tahun 2018.

“Anggaran Pilkada Papua Barat masih jauh lebih rendah dibanding Provinsi Papua yang mencapai Rp.1,3 triliun. Provinsi Jawa Tengah mengusulkan Rp,1,5 triliun,” tuturnya.

Amus merinci, pada pilkada gubernur akan ada 2.704 TPS dan 1.757 panitia pemungutan suara (PPS). Jumlah ini tersebar di 13 kabupaten satu kota.

“Usulan anggaran pilkada gubernur sudah sesuai SOP. Tidak ada unsur lain di luar itu. Kami ingin pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan lancar,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM