Ketua MRP Papua Barat, Vitalis Yumte.

Prosesi Adat Awali Pembukaan Blokade Ruang Sidang Utama DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Prosesi adat mengawali pembukaan blokade ruang sidang utama kantor DPR Papua Barat (DPRPB). Proses ini dipimpin ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB), Vitalis Yumte, Selasa (9/2) siang.

Vitalis mengatakan dalam konteks budaya, apa yang dituntut dan perjuangkan telah dipenuhi oleh Negara. Artinya, ini adalah tanda bahwa, negara mengakui wilayah Papua Barat merupakan wilayah dengan Otonomi khusus.

“MRP (Papua Barat) bersama rakyat telah berjuang tanpa lelah, tanpa biaya. Karena kita minta pengakuan negara secara konkrit melalui keinginan lembaga DPR Papua Barat,” kata dia.

Menurutnya, simbol kepemimpinan tradisional orang asli Papua ada pada lembaga DPRPB, MRP-PB, dan (jabatan) gubernur. Menjadi sebuah penghinaan ketika ketiga simbol ini dipimpin oleh orang non Papua.

“Itu artinya bahwa kita belum mampu. Pintar atau bodoh, ini adalah pengakuan negara terhadap hak orang Papua. MRP ada dalam barisan terdepan untuk mempertanyakan komitmen negara dalam implementasi Otsus,” ujarnya.

Vitalis mengatakan, surat Keputusan (SK) ketua DPRPB atas nama Pieters Kondjol yang diperjuangkan juga mendapatkan restu leluhur bangsa Papua.

Dia mengemukakan, pimpinan pusat partai Demokrat sangat menghargai Otsus. Ini ditandai dengan perubahan SK ketua DPRPB. Keputusan ini menurutnya sudah tepat dalam rangka kestabilan kamtibmas dan kondisi politik papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga mengatakan jabatan ketua DPR bukan menjadi kepentingan orang atau kelompok tertentu, tapi kepentingan dan eksistensi Otsus sebagai pelaksanaan janji negara dalam menyelesaiakan konflik politik, kesenjangan pembangunan, penegakan supremasi hukum.

“Undang-undang ini janji politik Negara terhadap rakyat papua. Mari, orang asli papua menuntut hak sebagai warga Negara. Melalui koridor Otsus, kita kelola dan tentukan masa depan Papua,” ungkapnya.

Yumte menegaskan, simbol kepemimpinan yang ada menjadi milik orang asli Papua sehingga, tidak boleh ada upaya hukum. Lembaga DPRPB harus menjadi simbol kepemimpinan dan simbol rekonsiliasi politik Papua dengan NKRI.

Yumte menekankan, tugas fraksi Otsus dan ketua definitif harus menyuarakan apa yang menjadi kehendak Otsus. Dan jadikan, Papua Barat menjadi rumah damai. “Damai tidak gampang, menciptakan konflik itu gampang. Hari ini, pimpinan DPR murni dari rakyat. Bukan dari partai politik,” tuturnya.

Ketua Fraksi Otsus, Yan Anton Yoteni mengatakan, tuntutan masyarakat adat Papua telah dijawab oleh negara sehingga, blokade adat yang ada harus segera dilepaskan. “Apa yang sudah ada kami terima. Saya dipercayakan oleh wakil ketua (J. A.Jumame) mewakili seluruh anggota dewan untuk menerima aspirasi ini,” katanya.

Kepala Suku Kuri Wamesa, Wiliam Kabiai mengatakan orang asli Papua maupun non Papua harus menghormati hak-hak dasar orang asli Papua. “Mari bekerja jujur untuk tanah ini. Kita akan bertanggungjawab atas semua perbuatan kita,” ungkapnya.

Proses pembukaan segel ini diawali dengan pembacaan pernyataan sikap Aliansi Mahasiwwa dan Masyarakat Papua Barat (AMPB) oleh Aloysius Siep. Sejumlah desakan disampaikan AMPB antara lain, para pemimpin dewan, anggota, dan partai politik harus mendukung ketua DPRPB, Pieters Kondjol.

“Menegaskan, anggota DPRPB dari jalur pengangkatan, Albert Kareth dinilai tidak memperjuangkan aspirasi orang asli Papua, sehingga yang bersangkutan harus diberhentikan.

Berikutnya, lembaga DPRPB harus memberikan dana sebesar Rp.1 miliar kepada aliansi pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Papua sebagai dana kompensasi adat,” demikian bunyi pernyataan AMPB.

Selain itu, pemerintah daerah dan DPRPB harus membangun monumen tugu perjuangan harga diri orang asli Papua. “Aspirasi kami harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, kami akan duduki kantor DPRPB kembali,” tegasnya.

Ritual pembukaan segel kantor ditandai dengan mengurbankan seekor babi yang ditikam lalu darahnya dipercikan ke sejumlah pintu di ruang sidang utama yang tersegel.

Aksi ini diakhiri dengan pembakaran peti jenazah yang dipakai saat menyegel ruang sidang sebagai simbol otsus telah ‘mati’. Proses ini disaksikan juga sejumlah anggota dewan dan anggota MRP-PB serta sekretaris DPRPB dan staf sekretariat dewan. Proses ini ikut menarik perhatian masyarakat sekitar. |RASYID FATAHUDDIN