Hari Pers Nasional, Papua Barat

Junjung Tinggi Kode Etik, Kedepankan Hak jawab

Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari seharusnya menjadi momentum bagi seluruh insan pers untuk berbenah dan lebih profesional. Di Papua Barat, sejumlah masalah masih membelit dunia pers baik pada aspek bisnis maupun pekerjanya, mulai dari mahalnya bahan baku, kapasitas jurnalis yang rendah hingga gaji yang belum memadai.

 

WARTAWAN Radar Sorong, Musair, dalam peringatan hari pers Nasional di Manokwari kemarin mengatakan, ada urgensi bagi insan pers untuk terus berbenah. “Kapasitas wartawan sebagai penyebar informasi publik harus terus ditingkatkan. Demikian juga soal kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik,” sebut Musair yang juga Ketua Lingkar Wartawan Papua Barat atau Link Warta.

Hal lain yang perlu dibenahi, lanjut Musair adalah sikap para pemilik media agar tidak terlalu mengedepankan pers sebagai usaha ekonomi. Termasuk, kata dia, memanfaatkan media sebagai kendaraan untuk mendukung kepentingan politik kelompok tertentu.

“Harus beriringan antara tujuan mendapat keuntungan dari sisi ekonomi dengan tujuan pers,” ungkapnya.

Menyoal hubungan penyelenggara negara dengan Pers, Musair mengatakan, manfaat sebesar-besarnya akan muncul jika hubungan itu dilandasi kejujuran dan keterbukaan. Pers tidak layak dibiarkan berspekulasi mengenai suatu kebijakan atau tindakan karena tidak adanya keterbukaan.
“Pembenaran tidak selalu identik dengan kebenaran. Sebab, pembenaran dapat menjadi instrument membenar-benarkan sesuatu yang tidak benar. Hubungan tersebut tentu tidak saja sehat untuk pers, tetapi untuk publik pada umumnya,” katanya.
Peringatan HPN di Manokwari yang diorganisir oleh Link Warta diisi sejumlah kegiatan diantaranya lomba menulis bagi pelajar, kompetisi futsal antar media dan seremoni perayaan.

Dalam puncak acara HPN kemarin, Link Warta Papua Barat mengeluarkan manifesto berisi 6 poin soal pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik. Manifesto yang dibaca Adlu Raharusun, jurnalis Cahaya Papua itu diantara berbunyi; pertama, meminta semua pihak menjunjung kebebasan pers dengan tidak menutupi dan menghalang-halangi kerja pers untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi.

Kedua, wartawan Papua Barat menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan terhadap pers dalam rupa dan modus apa pun. Jika ada pemberitaan yang merugikan salah satu pihak, silahkan gunakan hak jawab.

Ketiga, demi tegaknya kemerdekaan pers, para pemangku kepentingan terutama pejabat publik diminta menjalankan dengan sungguh-sungguh azas keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik.

Keempat, Para pemilik media atau pimpinan media pers di Papua Barat agar memberlakukan aturan yang ketat mulai dari perekrutan wartawan baru.

Kelima, demi terwujudnya pers yang berkualitas dan terpercaya, maka setiap media pers di Papua Barat wajib memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja pers. Media juga harus mengupayakan peningkatan kapasitas waratwan melalui sekolah, kursus maupun bentuk pelatihan lainnya

Keenam, wartawan yang bertugas di Papua Barat agar tunduk dan menjalankan kode etik jurnalis, terus meningkatkan kapasitas diri pribadi agar mampu menjadi wartawan professional.

Asisten III Pemprov Papua Barat, Fransiskus Kosama mengatakan pers di Papua Barat telah berkembang baik dari sisi kuantitas maupaun kualitas. Dia bilang, pers tidak perlu ragu-ragu menjalankan tugas dan profesinya. “Secara pribadi maupun mewakili Pemerintah Provinsi
Papua Barat saya menghormati kebebasan Pers. Saya juga percaya insan pers
akan menjalankan tugas dan profesinya dengan baik,” katanya.

Sementara itu Gubernur Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi mengatakan, pertumbuhan media juga diikuti pertumbuhan kesadaran publik. “Warga bukan saja berani mengkritik pejabat, tetapi juga sudah berani mengkritik pemberitaan baik itu media cetak maupun elektronik. Untuk itu, pers harus rela menerima kritikan dan masukan dari publik,” katanya.

Ia juga meminta semua pihak menghormati hak jawab. Di sisi lain, gubernur meminta agar pers tetap bersikap jujur, adil dan berimbang. “Jangan karena tidak suka kepada seseorang sehingga pers kehilangan obyektifitas,” katanya. |ADLU RAHARUSUN