Penjabat Bupati Sorsel, Derek Ampnir, S.So, MM menyerahkan DPA-SKPD Kabupaten Sorsel TA 2016 Kepala Kepala SKPD di Hotel Mratwa-Sesna, Rabu 10 Februari 2016

Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Sorsel 2015 Dimulai

TEMINABUAN, CAHAYAPAPUA.com-– Selain sejumlah kabupaten di Papua Barat, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan juga mulai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat.

Tim BPK tersebut diterima Penjabat Bupati Sorsel, Derek Ampnir didampingi Plt. Sekda Ajis dan Kepala Inspektorat Sorsel Frans B. Kewetare dan para Pimpinan SKPD di ruang rapat kantor bupati, , Rabu (10/2).

Kedatangan tim BPK untuk menyampaikan pemeriksaan pendahuluan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 dengan sistem baru akrual basic.

Ketua tim BPK Perwakilan Papua Barat, Wahyudi menyampaikan bahwa tim BPK berjumlah 4 orang akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama 60 hari.

“BPK tidak hanya mengaudit tapi juga melakukan pembimbingan. Selama pemeriksaan pendahaluan akan melakukan pendampingan, dan apabila ada hal-hal yang kurang tepat misalnya dalam administrasi keuangan akan diperbaiki sama-sama,” jelas Wahyudi.

“Kami siap membuka pintu bagi SKPD yang ingin melakukan konsultasi dan bertukar pikiran karena dalam pemeriksaan pendahuluan ini, BPK tidak mencari temuan, tetapi mana yang kurang akan diperbaiki sama-sama. Kami harapkan tidak ada rasa takut akan diperiksa BPK. Kami akan membimbing, bahkan bisa berkonsultasi,” lanjutnya.

Sementara itu Derek Ampnir mengharapkan dukungan pihak terkait terutama 9 pihak yang mempunyai kewenangan terhadap pengelolan keuangan daerah guna suksesnya pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap LKPD.

Ia juga menegaskan bahwa selama pemeriksaan pendahuluan berlangsung, tidak akan mengijinkan pimpinan SKPD meninggalkan tempat tugas, kecuali ada tugas yang tidak bisa diwakilkan.

“Saya mengharapkan pimpinan SKPD pro aktif mengecek bendahara dan menyerahkan dokumen yang terkait untuk diserahkan tepat waktu,” imbuhnya.

Ia juga mendorong pengelola keuangan daerah, Inspektorat dan BPKAD untuk pro aktif membantu dan memberikan pemahaman kepada SKPD tentang tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan terbaru. |NASIR