Ilustrasi. Int

BINTUNI, CAHAYAPAPUA.comPada sidang MK terkait sengketa Pilkada Teluk Bintuni Selasa (9/2) lalu, otoritas kepolisan Teluk Bintuni melalui Kasat Reskrim, AKP. Braiel A. Rondonouwu menjelaskan penanganan kasus dugaan politik uang di Distrik Moskona Utara.

Seperti dilansir dari risalah sidang pada situs resmi MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id), AKP. Braiel mengungkapkan bahwa penanganan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/131/XII/2015/PAPUA BARAT tanggal 15 Desember 2015. Dalam laporan tersebut diterangkan telah terjadi dugaan penyuapan pada 10 Desember lalu di kampung Moyeba Distrik Moskona utara.

Menurut keterangan saksi, dugaan penyuapan sebesar 100 juta dimaksudkan untuk memindahkan perolehan suara nomor urut dua kepada nomor urut 3.

“Nah, terkait tindak lanjut, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang,” ujarnya.

Namun dalam pengusutan kasus tersebut diakui pihaknya menemui hambatan terkait saksi-saksi yang dibutuhkan, karena sebagian saksi masih terlibat dalam persidangan MK. Sehingga proses penyidikan masih sementara berjalan sambil menunggu saksi-saksi yang lain untuk dimintai keterangan.

Dari sekian banyak saksi, terdapat satu saksi yang berasal dari Anggota DPR Teluk Bintuni. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut, pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari Gubernur Papua Barat.

“Sudah kita mintai surat izin kepada Gubernur Papua Barat dan surat izinnya sudah turun, kemudian sudah kita panggil sebenarnya kemarin hari Senin untuk menghadap kepada penyidik. Namun karena bertepatan kemarin hari Senin masih hari libur dan belum ada klarifikasi juga dari Kantor Sekertariat DPR Kabupaten Teluk Bintuni,” jelasnya.

Ia menegaskan uang senilai 100 juta sudah diamankan di Polres Teluk Bintuni sebagai barang bukti. Pada kesempatan itu, hakim ketua Patrialis Akbar menanyakan perkara kasus dugaan pencurian dokumen di kantor KPU Teluk Bintuni beberapa waktu lalu. Karena menurutnya ada dua informasi yang berlainan, sehingga pihaknya merasa perlu untuk melakukan klarifikasi langsung ke Kapolres Teluk Bintuni yang menangani kasus tersebut.

“Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa kotak suara yang ada di KPU itu dicuri, karena diambil melalui jendela. Tapi di sisi lain dari KPU mengatakan sebetulnya bukan dicuri, memang mereka yang perintahkan, untuk melengkapi berkas. Nah, tapi kami tentu ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya dari Polres bagaimana sebetulnya duduk masalahnya,” tanyanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolres Teluk Bintuni AKBP. Hary Supriyono membenarkan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan dasar laporan polisi Nomor LP/01/2016 Papua Barat. Insiden dugaan pencurian dokumen tersebut terjadi pada jum’at malam (8/1) sekitar pukul 24.00 WIT di Kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Dikatakan aksi pencurian dilakukan dengan cara merusak jendela dengan menggunakan linggis, kemudian pelaku berinisial I masuk ke dalam ruangan dan mengambil dokumen.

“Memang secara kasat mata dia melakukan tidak pidana pencurian. Paginya mau terbang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Susi Air. Kemudian dia ditangkap oleh anggota dan Saudara K, dan Saudara K adalah yang pelapor,” jelasnya.

Menurutnya dari keterangan pelaku, bahwa dia diperintahkan oleh pegawai KPU untuk mengambil dokumen dalam rangka melengkapi bekas untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Karena tidak ada kunci ruangan, sehingga pelaku melakukan pembongkaran jendela untuk masuk dalam ruangan mengambil dokumen yang dibutuhkan. Sementara kunci ruangan dipegang oleh pemiliknya yaitu salah seorang pegawai KPU bernama Hajrah.

“Dari hasil keterangan yang sudah diambil penyidik, memang benar kuncinya dibawa oleh Ibu Hajrah, Komandan. Posisi Ibu Hajrah waktu itu di … masih di Jakarta,” jelasnya.

Kemudian dokumen-dokumen yang diamankan oleh penyidik diperlihatkan kepada Hajrah untuk dibuatkan serah terima kepada pemiliknya.

” Ya, baik, baik. Jadi, sudah cukup jelas ya, Pak, ya? Artinya memang mereka mengambil itu dalam rangka melaksanakan tugas negara untuk kepentingan melengkapi pembuktian di Mahkamah Konstitusi,” ujar hakim ketua, Patrialis Akbar.

Sementara itu hakim anggota Suhartoyo mempertanyakan apakah aksi pencurian tersebut bukan termasuk tindak pidana.

“Memang pertama kali kalau kita lihat itu memang tindak pidana. Tetapi, setelah kita melihat ke belakang, minta keterangan saksi-saksi, dan itu Saudara I membongkar itu karena atas perintah, ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh Saudara Ismail. Karena kunicnya dibawa oleh Ibu Hajrah,” jawab Kapolres dihadapan majelis hakim MK.

Meskipun demikian, hakim anggota Suhartoyo berpendapat ada proses yang tidak normal terkait waktu pengambilan dokumen, yaitu pada malam hari. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penafsiran lain.

” Ya, artinya kan kemudian bisa menimbulkan dimensi penafsiran yang macam-macam, kan, ” tandasnya. (MRT)