Pelantikan dan sidang paripurna istimewa pengambilan sumpah dan janji ketua DPRPB periode 2014-2019, Pieters Kondjol sebagai Ketua DPRD Papua Barat, Kamis (11/2/2016).

Resmi, Pieters Kondjol Pimpin DPR Papua Barat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Polemik berkepanjangan jabatan ketua DPR Papua Barat (DPRPB) yang terjadi lebih dari setahun, akhirnya berakhir ditandai dengan pelantikan Pieters Kondjol, Kamis (11/2/2016).

Pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji ketua DPRPB dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi, H. Sudiwardono, SH. M.Hum dalam sidang paripurna istimewa DPRPB.

Usai dilantik, Pieters Kondjol dalam sambutannya mengemukakan, perbedaan pendapat jangan dijadikan lokomotif untuk menciptakan konflik.

Sebab akan mengakibatkan keterpurukan sosial yang justru menghambat pembangunan sosial. Tetapi, beda pendapat yang dikelola dengan baik akan menciptkan energi positif.

Kata Pieters, pemerintah wajib melindungi hak asasi manusia dan hak hak dasar orang asli papua. Karena, Otsus diberikan kepada daerah untuk mengatur pemberdayaan potensi alam serta kondisi sosial ekonomi.

Dikatakan, dalam konteks Otsus mengharuskan orang asli papua menjadi tuan di negeri sendiri. Perlu disikapi secara menyelueuh sehingga tidak menimbulkan diskriminasi yang berlebihan.

“Keberpihakan kepada orang asli Papua menjamin masa depan papua dan menjaga masa depan NKRI. Untuk itu, elit birokrasi dan politisi tidak menjual harga diri. Kita wajib menjaga dan mengawal semua hak orang asli papua sesuai Undang-undang Otsus,” katanya.

Dia mengatakan, kepercayaan yang diberikan untuk memimpin DPRPB memiliki tanggungjawab moral kepada masyarakat. Ia berharap, tanggungjawab itu mendapat dukungan dari seluruh anggota dewan dan lapisan masyarakat di daerah ini.

“Saya berjanji akan mengawal dan mengedepankan kesejahteraan bagi orang asli papua. Sebagai ketua yang hadir atas aspirasi. Saya tetap menjaga konsistensi sikap,” ujarnya.

Gubernur Papua Barat, Abraham dalam sambutannya mengatakan, tuntutan orang asli papua terhadap jabatan ketua DPRPB merupakan aspirasi bahwa, orang asli papua harus menjadi tuan di negeri sendiri.

Gubernur mengemukakan, sekalipun tidak dijamin di dalam Undang-undang Otsus tetapi, tuntutan itu sah-sah saja. Tuntutan yang telah direspon oleh pemerintah psuat merupakan pelaksanaan amanat Otsus.

“Hari ini sudah terjadi dan seterusnya. Orang papua harus jadi pangdam dan kapolda. Jadi tuan di negeri sendiri supaya jangan minta yang macam-macam,” tandasnya.

Bram mengajak, semua pihak menerima keputusan pemerintah terkait jabatan ketua DPRPB. Dengan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing serta mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah ini.

Sidang paripurna istimewa ini dipimpin wakil ketua J. A.Jumame dan dihadiri 32 orang anggota. Wakil ketua, Roberth Manibuy dan Wakil ketua, Ranley Mansawan tidak hadir.

Dalam sambutannya, J. A.Jumame mengatakan, di periode ketiga menjadi sejarah bagi DPRPB. Dikatakan, pelantikan ketua DPRPB sempat mengalami penundaan.

“Hasil yang diperoleh bermanfaat bagi masyarakat khusus untuk orang asli papua. Diharapkan, hari ini setelah dilantik, ketua dapat menjadi representator masyarakat orang asli papua,” kata Jumame.

Pelantikan ini juga dihadiri Deputi 1 Kemenko Polhukam, Mayjend, Yudi Suastono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Letjend (Purn) Cornel Simbolon. Usai dilantik, dilakukan penyerahan palu sidang dari Pimpinan DPRPB, J. A.Jumame kepada Pieters Kondjol selaku ketua.

Yang disaksikan ketua MRPPB dan sejumlah, pimpinan SKPD, Pangdam XVII Cenderawasih, Danrem 171 Praja Vira Tama, Pewakilan TNI AL, Wakapolda Papua Barat, Mahasiswa, dan tamu udangan lainnya. |RASYID FATAHUDDIN