Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Robert Melianus Nauw.

Pernyataan Roby Setelah Pieters Kondjol Pimpin DPRPB

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Roby menyatakan, harapan dan misi serta kepentingan partai terkait jabatan ketua DPR Papua Barat (DPRPB) telah terisi. Diharapkan, kepentingan partai ini terakomodasi dalam pembangunan.

Kata Roby, persoalan menyangkut ketua DPR Papua Barat (DPRPB) telah berakhir. “Proses pelantikan hari ini (kemarin) telah berjalan sukses. Persoalan lain yang terjadi diluar itu, itu bukan harapan dari DPD,” kata Roby usai pelantikan menghadiri sidang paripurna istimewa pengambilan sumpah dan janji ketua DPRPB periode 2014-2019, Kamis (11/2/2016)

Meski demikian, Roby menyesalkan sambutan yang disampaikan ketua DPRPB, Pieters Kondjol. Ia menilai sambutan itu terlalu ekstrim dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin karena terlalu ekstrim.

Dan, memojokan kelompok-kelompok tertentu. Sebab ada kata-kata lain yang lebih pantas diucapkan. Demi membangun kebersamaan di dalam lembaga DPRPPB.

Dia mengatakan, kendati adanya pepercahan yang terjadi, secara kelembagaan anggota dewan harus mampu menunjukan soliditas tinggi.

“Ada saudara-saudara kita dari nusantara yang ikut memikul tanggungjawab untuk menyejaterahkan masyarakat di papua barat,” kita bersatu. Saya lihat seperti itu saja. Yang lainnya, itu biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa,” ujar Roby.

Menyoal kemungkinan upaya hukum yang akan ditempuh terkait proses pelantikan Pieters Kondjol sebagai ketua, Roby mengemukakan, adalah hak asasi bagi setiap warga Negara untuk mencari keadilan.

“Tidak disuruh oleh partai atau siapa-siapa. Negara kita adalah Negara hukum. Ada jalur yang bisa ditempuh untuk mencari keadilan itu. persoalan ketua DPRPB sudah selesai,” ujar Roby lagi.

Janji harus direalisasikan

Disisi lain, Roby menyangsikan janji ketua DPRPB maupun gubernur papua barat, Abraham. O.Atururi yang disampaikan melalui pidato. Janji itu harus mampu dibuktikan kepada masyarakat papua barat khususnya masyarakat orang asli papua.

Sisa waktu ketua DPRPB untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hanya tinggal 3,5 tahun. Sementara, masa bhakti gubernur akan berakhir pada 2017 mendatang.

Apa yang dikemukakan Bram soal jabatan Pangdam, Kapolda termasuk seluruh pimpinan SKPD, bupati, walikota hingga gubernur. Perlu diwujudkan dalam penyelengaraan pemerintahan di daerah ini.

“Jangan di depan umum memberikan pidato tetapi pelaksanaan di lapangan tidak ada. Pelantikan ketua DPRPB menjadi barometer sejarah kebangkitan orang asli papua. Papuanisasi harus dimulai pada semua jabatan,” tuturnya.

Roby menegaskan, dibutuhkan komitmen untuk merealisasi janji yang telah diucapkan. Karena, janji tersebut juga dicatat oleh Tuhan. Sehingga, tugas pemerintah besama DPR adalah menjadikan orang asli papua menjadi tuan di negerinya sendiri dalam konteks Otsus.

Roby mengaku, janji gubernur ini bisa dimulai dari pimpinan SKPD. Mengingat, gubernur memiliki kewenangan untuk mengatur penempatan pejabat tanpa harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat0

Berbeda, dengan jabatan Pangdam maupun Kapolda yang perlu persetujuan pemerintah pusat. Tonggak perjuangan ketua DPRPB mendesak gubernur melakukan hal tersebut, tanpa harus menunggu lama.

“Saya sesaslkan ini. Mengapa tidak dilakukan saat beliau menjabat periode kedua. Sisa Enam bulan, dia janji akan berikan semua jabatan kepada orang asli papua, saya ragukan ini. jangan kita memberikan penjelasan yang membohongi rakyat,” tandasnya. |RASYID FATAHUDDIN