Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait berbaju biru, bersama murid SD di kabupaten Teluk Bintuni bersorak sambil mengepalkan tangan ketika berkunjung ke daerah tersebut, Selasa (29/9). KPAI berkunjung ke daerah tersebut terkait dengan kasus pembunuhan Frelly dan dua anaknya akhir Agustus lalu.

Ungkap Pembunuhan Anak di Bintuni, Polda PB dapat Penghargaan KPAI

MANOKWARI– Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait, Kamis (11/2), tiba di Manokwari dalam bagian kampanye penghentian kekerasan terhadap anak dan penyerahan penghargaan kepada Polda Papua Barat.

Kampanye pengentian kekerasan terhadap anak dilakukan Arist melalui sosialisasi tentang UU nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak kepada kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di jajaran Polda Papua Barat dan anggota polisi lainnya.

Soal pemberian penghargaan kepada Polda Papua Barat, Arist menjelaskan, penghargaan ini itu berkaitan dengan suksesnya Polda Papua Barat mendorong pengungkapan kasus pembunuhan terhadap 2 orang anak dan seorang ibu di Bintuni akhir tahun 2015 lalu.

“Kami kerjasama dengan Polda Papua Barat dan Papua hingga akhirnya tersangka AD sudah dilakukan proses hukum oleh Danpom di peradilan militer. Saya sudah melihat langsung dengan difasilitasi oleh Pangdam Cenderawasih Papua,” ujar Arist yang menghadiri kegiatan lomba menulis pelajar SMA di Aula RRI Manokwari. AD adalah tersangka dibalik kasus pembunuhan 2 anak dan 1 perempuan di Bintuni. Ia adalah anggota TNI Angkatan Darat.

“Karena AD masih aktif sebagai anggota TNI sehingga penanganan dilakukan di Mahkamah Militer. Sebelumnya proses penyidikan memang di tangani Polda Papua. Kita saat ini tetap mengawasi proses peradilan dibawah mahkamah militer,” terang Arist.

Ditempat berbeda, dalam sosialisasi tentang UU nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak kepada kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Wakapolda Papua Barat Kombespol Petrus Waine mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak di Paua Barat masih memprihatinkan baik ditingkat nasional dan internasional.

“Setiap tahun jumlah anak anak terlantar mengalami peningkatan, padahal dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hidup dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi,” kata Waine.

Ia mengatakan meskipun Indonesia telah memiliki KPAI namun dengan persoalan ekonomi, sosial budaya, perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan tingkat pelanggaran terhadap anak semakin meningkat.

Berkaitan dengan itu, berdasar UU polisi kemudian membentuk unit pelayanan perempuan dan Anak UPPA dan secara teknis menyusun standar operasional prosedur penanganan kasus kekerasan anak.

“Dengan adanya landasan hukum terkait penangan kekerasan terhadap anak diharapkan dapat menuntun penyidik agar lebih memprihatinkan perlindungan terhadap anak, secara fisik maupun psikis dan mendapat legitimate dari masyarakat selain mengantisipasi dampak permasalahan yang timbul dari UU tentang sistim peradilan pidana anak,” terang dia dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi tersebut dihadiri Irwasda Polda serta Kanit PPA sejarajan Polda Papua Barat dan beberapa pejabat Polda Papua Barat dan para anggota polisi. Arist yang menjadi fasilitator pada sosialisasi itu memberikan penghargaan sebelum sosialiasi digelar. Arist menyatakan akan memberikan penghargaan yang sama kepada Polda Papua di Jayapura. |ADLU RAHARUSUN