Drs. H. Musa Kamudi, M.Si

Pemprov Aktifkan Sistem Lapor Cepat Ormas Terlarang

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.comPemerintah Provinsi Papua Barat akan mengaktifkan sistem lapor cepat untuk mendeteksi keberadaan dan aktifitas organisasi sosial masyarakat (Ormas) yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara ini. Hal itu dikatakan Asisten I setda Papua Barat, Drs. H. Musa Kamudi, di kantor Gubernur Papua Barat, Basecamp Arfai, Jumat (12/2/2016).

“Sistem lapor cepat harus dilakukan, artinya bila ada kegiatan-kegiatan Ormas yang menonjol di kabupaten/kota segera dilaporkan secara berjenjang, mulai dari tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, dan provinsi laporkan ke pusat,” kata dia.

Dia menjelaskan, hal itu sebagai upaya antisipasi terjadinya konflik horisontal antar kelompok masyarakat akibat aktifitas Ormas yang dianggap bertentangan dengan UU maupun peraturan serta norma etika yang berlaku di masyarakat setempat.

Ia menyebutkan terdapat beberapa organisasi yang dianggap bertentangan dengan UU peraturan yang berlaku, semisal Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yang pernah terdaftar secara resmi di Kesbangpol Kota Sorong.

“Menurut laporan yang kami terima dari Kesbang Pol Kota Sorong, Ormas Gafatar pernah terdaftar secara resmi sebagai Ormas yang diakui oleh pemerintah, tetapi setelah makin gencar diberitakan, saat ini Gafatar sudah tidak ada di Sorong,” ujarnya.

Selain Gafatar, lanjut Musa, Ormas Yayasan Surya Nusantara pun dilaporkan pernah mau mendaftarkan di Kesbang Pol Kabupaten Teluk Wondama. Yayasan itu ditolak karena tidak menyertakan rekomendasi dari KesbangPol Provinsi.

Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan hingga saat ini terdapat dua Ormas yakni, Hipas dan PETA yang sedang tumbuh dan berkembang di Provinsi ini. Sehingga diharapkan KesbangPol di kabupaten/kota segera mengantisipasi keberadaan Ormas tersebut.

Ia meminta agar pemerintah kabupaten/kota selektif sebelum mengeluarkan ijin Ormas dengan melakukan identifikasi terhadap Ormas yang hendak didaftar maupun yang telah didaftar.

Ia juga menekankan agar KesbangPol di Provinsi maupun Kabupaten/Kota lebih giat melakukan pengawasan secara intens terdadap aktifitas Ormas yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

“Jangan sampai kita selalu ketinggalan informasi aktifitas Ormas-ormas yang dianggap bertentangan, jangan sampai kita tahu keberadaan ormas-ormas itu malah dari teman-teman insan pers, karena lebih dulu mengetahui keberadaan ormas-ormas itu,” kata dia | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN