Hutan Papua Barat.

Hutan Primer Papua Barat Tersisa 8,7 Juta Hektare

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pencanangan Papua Barat sebagai provinsi konservasi mendapat dukungan dari pemerintah pusat, negara-negara tetangga Indonesia dan negara-negara besar di dunia. Dukungan itu dinilai sebagai upaya untuk menjaga hutan hujan tropis Papua Barat. 

“Kenapa didukung, karena didunia ini, hutan hujan tropis atau hutan alam primer yang masih tersisa itu hanya ada di Afrika, di Amerika Selatan tepatnya di daerah Amazon dan di Indonesia,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Hendrik Runaweri di ruang kerjannya, Jumat (12/2/2016).

Dia menyebutkan, hutan alam primer di Indonesia hampir habis, kecuali di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Di Sumatera, Jawa dan Sulawesi sudah habis, di Kalimantan masih terdapat investasi perkebunan besar-besaran, yang hutannya masih luas hanya di Papua Barat dan Papua,” kata dia lagi.

Ia menyebutkan, dari 40 Kawasan hutan di Papua dan Papua Barat secara keseluruhan seluas 42 juta hektare. Khusus di Papua Barat, kawasan hutan yang tersisa hingga saat ini seluas 8,7 Juta hectare yang akan diarahkan untuk mendukung provinsi konservasi.

Pencanangan provinsi konservasi bertujuan untuk melindungi habitat alamiah hutan seperti flora dan fauna, yang hidup dan berkembangbiak hutan daerah ini.

Selain itu, kebijakan itu diambil untuk menjaga keseimbangan fungsi hutan. Pemanfaatan hutan harus berbasis hutan lestari, sehingga hutan yang telah ditebang harus dilakukan reboisasi atau penanaman kembali.

Ia juga menekankan agar perencanaan pembangunan di provinsi ini, mempertimbangkan dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak teratur dan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan sekitar.

Ia menuturkan, saat ini negara-negara pengimpor kayu telah menerapkan sistem pengelolahan hutan lestari, sehingga negara yang hendak membeli kayu dan mengimpornya ke negara asal, benar-benar membeli kayu dari perusahaan pengelolaan hutan lestari yang memiliki surat-surat ijin pengelolaan kayu secara sah di negara setempat.

“Saat ini, negara-negara pembeli kayu atau sumber daya alam ini, mereka memasukan kriteria pembelian kayu harus pada negara yang telah menarapkan sistem pengelolahan hutan lestari,” imbuhnya

Walau pencanangan provinsi ini sebagai provinsi konservasi telah ditetapkan oleh gubrnur, ia menilai kebijakan itu harus disertai dengan perangkat regulasi berupa peraturan daerah atau peraturan gubernur.

Terpisah, Direktur LSM Papuana Konservasi, George Dedaida menyatakan komitmen provinsi konservasi ini harus dibicarakan dengan baik bersama seluruh stakeholder.

Kelompok Kerja (Pokja) provinsi konservasi harus kerja intensif untuk menyelesaikan akar persoalan konservasi yang terjadi. menurutnya pemerintah bersama pokja provinsi konservasi harus melibatkan sejumlah LSM yang fokus terhadap isu-isu konservasi di daerah ini.

“Karena selama ini, pemerintah hanya melibatkan LSM internasional yang fokus pada isu-isu konservasi, sementara LSM lokal tidak dilibatkan dalam pengkajian isu-isu konservasi di Papua Barat,” katanya.

Sebab menurutnya, setelah mengkaji draft provinsi konservasi, ia menemukan sejumlah isu yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.”Alangkah baiknya, ini dibenahi dulu, dibicarakan dulu, supaya maksud dan substansi provinsi konservasi ini dia kena betul permasalahan yang mengakar di masyarakat adat,” kata dia menjelaskan.

Menurutnya, langkah untuk menyelesaikan persoalan hak-hak adat masyarakat adat tentang ruang-ruang atau hak atas wilayah adat yang menjadi bagian dari wilayah konservasi itu, maka masyarakat adat harus diberikan sosialisasi secara baik, sehingga masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adat dapat terlibat dan menjaga wilayah adatnya masing-masing.

“Jangan sampai masyarakat adat pemilik wilayah adat yang selama ini merasa itu menjadi ruang hidup mereka yang harus mereka ambil dan kelola malah memanfaatkan wilayah adatnya tanpa mempertimbangkan konservasi” tandasnya.

Untuk itu, komitmen ini, lanjut Dia, harus disosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat pemilik wilayah adat benar-benar memahami komitmen provinsi ini sebagai provinsi konservasi. | MUHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN