Ketua tim Max Tokede memberikan penjelasan saat konsultasi publik identifikasi wilayah dan potensi yang ada di areal KPHP model Sorsel serta RPHJP tahun 2015-2016 KPHP sorsel di Hotel Mratwa-Sesna.

Pemda Sorsel Dukung Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan

TEMINABUAN, CAHAYAPAPUA.com Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dalam skema Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Plt. Sekda, Drs. Ajis, M.Si saat membuka lokakarya presentase draft laporan akhir identifikasi seluruh areal KPH dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek tahun 2015 dan 2016 KHPH Sorsel di Hotel Mratwa-Sesna, Kamis (11/2/2016) mengatakan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorsel (Register V), struktur organisasinya telah terbentuk dan telah dicanangkan mulai beroperasional pada 27 Juni 2014 oleh Bupati Sorong Selatan.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang terus dapat memfasilitasi dan mendorong agar KPHP Model Sorsel dapat beroperasional di lapangan.

Wilayah KPHP Model Sorsel terdata dalam Register V yang terdiri atas fungsi hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, dimana sebagian dari hutan produksi merupakan eks areal kerja IUPHHK-HA PT. Bangun Kayu Irian yang telah habis masa waktu ijinnya.

Saat ini merupakan areal open acces yang dikelola dalam satu manajemen KPH, nantinya diharapkan unit KPH Model Sorsel dapat membangun kemitraan dengan calon pemanfaatan yang direkomendir oleh pemerintah daerah.

Atas fasilitasi tersebut, KPHP Model Sorsel telah menyelesaikan dokumen tata hutan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KPHP.

Bahkan telah disahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sorsel oleh Menteri Kehutanan untuk jangka waktu perencanaan 10 tahun.

Tujuannya adalah menyediakan rencana pengelolaan (management plan) jangka panjang kurun waktu 10 tahun untuk memberikan arahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan kehutanan pada setiap blok dan petak di wilayah KPHP Model Sorsel, sehingga memiliki kerangka kerja yang terpadu dan komprehensif di dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan yang lebih efektif, efisien dan manfaat yang berekadilan.

Sasaran dari RPJP-KPHP Model Sorsel, lanjutnya, demi tersusunnya suatu kerangka formal pengelolaan untuk sepuluh tahun ke depan yang menjadi acuan bagi rencana pengelolaan jangka menegah selama 5 tahunan, dan rencana pengelolaan jangka pendek satu tahun dalam mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat dari wilayah kawasan KPHP Model Sorsel.

Menurut Plt. Sekda, RPHJP-KPHP Model Sorsel perlu disosialisasikan agar semua pihak mengetahui dan bisa memberikan masukkan dalam arahan pengelolaan KPH kedepan.

Kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Bisnis (Bussines Plan) berbasis Blok Pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam tata hutan dan sesuai dengan komoditas utama yang akan diusahakan. Rencana Bisnis inilah akan menjadi dasar dalam usaha investasi dalam KPHP Model Sorsel.|NASIR|EDITOR : BUSTAM