Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma

Pilgub Didepan Mata, Perdasus Pemilihan Anggota Baru MRPB Belum Ada

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com— Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menyoroti belum adanya Peraturan Daerah Khusus Tata Cata Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat periode 2016-2021.

STIH menyatakan, Perdasus tersebut harus ada sebagai landasan untuk memilih anggota MRPB periode 2016-2021 mengingat masa jabatan anggota MRPB periode 2011-2016 akan berakhir 12 April 2016.

Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma, menyatakan, Perdasus tersebut harus ada sebab MRPB merupakan lembaga kultural yang salah satu tugasnya mengeluarkan rekomendasi status calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang asli Papua dalam Pilkada Papua Barat.

Filep menegaskan, bahwa batas tugas MRPB yang tinggal 2 bulan lagi tersebut harus dipikirkan secara serius oleh pemerintah pusat, DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat karena akan mempengaruhi pelaksanaan Pilgub yang sudah didepan mata.

“Persoalan ini harus diselesaikan sebelum tahapan Pilkada dilaksanakan oleh KPU, karena MRP juga bertugas mengeluarkan rekomendasi penetapan pasangan calon gubernur,” ujarnya di Manokwari baru-baru ini.

“Pilkada gubernur tanpa MRP nanti bagaimana? MRP harus ada. Apakah akan diperpanjang masa tugasnya atau direkrut baru?,” tambah mantan komisioner KPU Papua Barat ini.

Filep mengaku sebenarnya telah mendengar informasi soal permohonan perpanjangan keanggotaan MRP Papua Barat periode 2011-2016, sebagai jalan tengah agar Pilgub bisa berjalan mulus, namun menurutnya informasi tersebut masih perlu diverifikasi.

“Kalau diperpanjang masa tugasnya apa alasan pembenarannya? Menteri Dalam Negeri akan melihat alasan mendasarnya, seperti alasan politik dan sosologis. Banyak pertimbangan yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Filep.

Filep menambahkan, MRP sebenarnya juga memiliki kewenangan menyiapkan draf Raperdasus tata cara pemilihan anggota MRP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006, namun kewenangan itu bisa diambil alih DPR jika dirasa perlu.

Meski begitu, menurut Filep, pengambilalihan itu harus didasarkan pada petunjuk teknis. “Pertanyaannya, apakah sudah ada regulasi sebagai petunjuk teknisnya? Jangan sampai kondisinya seperti Pilkada 2011 lalu, yang menimbulkan konflik horizontal,” kata Filep mengingatkan. |RASYID FATAHUDIN