Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama BPK melakukan rapat koordinasi terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2015 berbasis akrual, beberapa hari yang lalu di ruang Sasana Karya.

Pemda Manokwari dan BPK Gelar Rapat Pemeriksaan Keuangan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat kembali mengelar rapat koordinasi dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2015 berbasis akrual.

Rapat yang digelar di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Bupati FM Lalenoh, Selasa (16/2/2016).

Lalenoh mengatakan, ini merupakan agenda penting mengingat yang dibahas adalah pemeriksaan keuangan yang dikelola tiap-tiap SKPD.

Dalam pertemuan itu, Ia juga mengundang anggota DPRD Kabupaten Manokwari untuk ikut berkoordinasi bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Rapat koordinasi tersebut menurut dia, penting, karena Kabupaten Manokwari telah mendapat disclaimer, sehingga melalui pertemuan ini kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir, sehingga Kabupaten Manokwari bisa bebas dari disclaimer.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, D. Mulkana mengatakan, rapat koordinasi ini ada beberapa hal yang disampaikan yakni tentang peningkatan kemitraan antara BPK dan Pemda Manokwari serta legislative.

Selain itu tentang komunikasi, edukasi berbasis akrual pada SKPD di lingkungan Pemkab Manokwari selama tahun anggaran 2015 yang akan diperiksa oleh BPK.

“Ada juga tentang menyatukan persepsi keselarasan antara pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta penyampian temuan yang terjadi selama penggunaan angggaran,” ucapnya.

Dikatakannya, keterbukaan yang disampaikan ini sengaja dilakukan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik serta menjaga kemitraan dan sinergis.

Sehingga, apa yang menjadi temuan atau kekurangan bisa diawasi dan diperbaiki. Selain itu kemitraan yang sudah terjalin antara eksekutif dan legislative, diharapkan bisa ditingkatkan lagi, sebab keduanya memiliki keterkaitan tentang temuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah daerah.

“Semua penggunaan uang dalam sisi pengawasan dari legislative itu sudah jelas SKPD mana yang kerjakan, sehingga apabila ada temuan bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi, sehingga bisa diperbaiki demi keberlanjutan pembangunan di Manokwari,” jelasnya. |ADITH SETYAWAN|EDITOR : BUSTAM