Massa Forum Masyarakat Papua Barat Peduli Demokrasi Kabupaten Raja Ampat yang menggelar demonstrasi menyoroti kinerja Panwaslu terkait Pilkada Raja Ampat di depan kantor Bawaslu Papua Barat, Jalan Merdeka, Manokwari, awal Januari lalu.

Buat Aturan Khusus, KPU RI Perlu Pelajari Kesepakatan Pilgub 2011

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma mengatakan, KPU RI perlu mempelajari 13 butir kesepakatan saat pelaksanaan pilkada Provinsi Papua Barat tahun 2011 lalu.

Filep mengatakan belasan butir kesepakatan tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam mendesain aturan khusus yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.

“Sejumlah poin krusial dalam kesepakatan itu mengatur tentang pencalonan serta kewenangan memverifikasi bakal calon. Jadikan sebagai dokumen untuk membuat teknis penyelenggaraan pilkada di Papua maupun Papua Barat,” saran Filep, Selasa (16/2).

Dikatakan, kewenangan serta mekanisme verifikasi syarat pasangan calon tentang syarat orang asli Papua tidak boleh diintervensi oleh KPU. “KPU hanya sebatas pada syarat umum maupun prosedur verifikasi yang bersifat umum pula.”

Menurut Filep, pada tataran ini, KPU RI perlu merumuskan juknis bagi KPU di tingkat provinsi sebagai panduan dalam melaksanakan tahapan verifikasi. “Domain verifikasi tidak serta merta menjadi otoritas KPU. Tetapi, Majelis Rakyat Papua provinsi (Papua Barat) dan DPR Papua Barat juga memiliki memiliki otoritas pada bagian tersebut,” ujar Komisioner KPU Papua Barat periode 2009-2014 tersebut.

Pada bagian ini, KPU dituntut menyusun dan menyiapkan tahapan, jadwal dan waktu pelaksanaan pilgub secara baik dalam rangka harmonisasi regulasi menjelang pelaksanaan Pilkada di daerah ini.

“Pemahaman KPU RI soal keaslian orang asli Papua dan orang papua menjadi bagian yang sangat krusial. Jika KPU RI tidak memahami kriteria ini maka dinamika pilkada di Papua Barat akan diisi dengan konflik,” tutur Filep.

Definisi orang asli Papua dan orang papua harus diakomodasi di dalam peraturan khusus yang sedang diupayakan penyusunannya oleh KPU RI. KPU RI perlu meminta referensi dari MRP Papua Barat dan DPRPB.

“KPU RI perlu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua Barat sehingga pokok-pokok yang diakomodasi di dalam aturan ini tidak kontra dengan situasi sosial politik di daerah,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Otsus DPRPB, Yan Anthon Yoteni mengatakan, upaya KPU RI selaras dengan amanat Undang-Undang Otonomi khusus sehingga harus ada harmonisasi diantara aturan-aturan tersebut.

“Pasti akan bertemu. Apakah yang ada diusulkan oleh KPU RI sudah mengakomodir amanat Otsus. Demikian juga, dengan yang kami usulkan apakah sudah mencerminkan pelaksanaan Otsus. Akan ada titik bertemu,” ungkap Yoteni.

Diakui Yoteni, beberapa waktu lalu, DPRPB melalui fraksi Otsus telah menyerahkan draf rancangan peraturan daerah khusus tentang pelaksanaan pilkada gubernur, bupati dan walikota.

Rancangan regulasi ini disebut telah berada ditangan KPU RI untuk mendapatkan pembobotan. Yoteni berharap, aturan khusus yang akan digodok merupakan tindaklanjut dari rancangan regulasi yang diusulkan.

“Mungkin mereka melihat ini suatu hal penting yang harus diatur. Kita akan lihat butir-butir krusial yang termuat didalam rancangan perdasus terakomodir atau tidak. Kalau tidak, kita harus bicara dulu,” ujar Yoteni.

Yonteni menambahkan, verifikasi soal orang asli Papua menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua dan Papua Barat. Bagian ini, merupakan kewenangan MRP Papua Barat.

“Saya mendesak, rancangan peraturannnya segera diserahkan ke DPR, agar bisa dibahas. Bisa saja diperpanjang masa keanggotaanya tetapi, apa alasanya? Masih ada waktu untuk membahas,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN