KPID PB

Anggaran Studio Monitoring KPID PB Dinilai Tidak Rasional

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua Barat kembali mempertanyakan tindak lanjut pemeriksaan Kejaksaan Negeri Manokwari terhadap anggaran pengadaan studio monitoring di sekretariat KPID Papua Barat.

Ketua KPID Papua Barat, Agustinus Mawara kepada Cahaya Papua, Rabu (17/2) mengaku pada 14 Februari 2015 lalu Kejaksaan Negeri Manokwari telah memanggilnya untuk memberi keterangan soal penganggaran studio monitoring. “Saya sudah dipanggil dan mintai keterangan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,”ujarnya.

Terkait pengadaan tersebut, dia menyebutkan pada tahun 2012, sekretariat KPID melakukan pengadaan studio monitoring dengan anggaran sekitar Rp 2 Miliar lebih. Kemudian pada tahun 2013 pengadaan studio monitoring kembali dilakukan dengan anggaran sekitar Rp 1 Miliar lebih. “Untuk tahun 2012 dan 2013 pengadaan studio monitoring dilakukan di Manokwari,”ujarnya.

Pengadaan kembali dilakukan pada tahun 2014 oleh sekretariat KPID Papua Barat dengan lokasi pembangunan di Sorong. Namun, pembangunan tidak diteruskan karena masalah lahan, padahal pembangunan sudah dilakukan 30 persen.

Kemudian pada tahun 2015 lalu, pengadaan studio menitoring kembali dilakukan oleh sekretariat untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut. Namun kembali tidak terselesaikan. Padahal menurutnya, sangat tidak efektif jika dibangun di Sorong. Selain terpisan dari kantor KPID Papua Barat, akan ada biaya tambahan untuk pegawai yang berada di studio tersebut.

Anehnya lanjut ketua KPID, tahun 2016 ini kembali dilakukan panganggaran pembangunan studio monitoring di Manokwari. Anggarannya pun kata ketua sekitar Rp 1 Miliar lebih. Padahal, dari pengadaan tahun 2012 -2013 sudah ada peralatan studio monitoring namun sampai saat ini belum berfungsi.

Komisioner KPID Papua Barat lainnya, Kristian Hamdani mengatakan pengadaan yang dilakukan secara multy years tersebut tidak masuk akal. Soalnya studio tidak memerlukan bangunan permanen yang terpisah. “Cukup di dalam kantor saja dengan ruangan 4×4 meter,” ujarnya.

Mantan jurnalis ini menaksir bahwa dengan memperkirakan harga termahal dari peralatan studio monitoring, maka anggaran yang dibutuhkan paling banyak 300 sampai 400 juta rupiah. Itu sebabnya, ada kemungkinan mark up dalam pengadaan ini. Lebih parah lagi karena pengadaan dilakukan setiap tahunnya dan DPR terus menyetujui program ini.

Disatu sisi, pelatihan untuk teknis studio monitoring sudah dilakukan sebanyak 3 kali oleh sekretariat dengan anggaran yang hampir mencapai Rp 500 juta. Tapi sayangnya, sampai saat ini peralatan studio belum bisa difungsikan.

“Seharusnya yang efektif itu panggil orang yang paham untuk datang dan memberikan pelatihan. Anggaran yang dikeluarkan paling tidak habis Rp 20 juta. Ketimbang perjalanan dinas untuk belajar diluar namun tidak membawa hasil,”tutupnya.

Sebelumnya, otoritas kejaksaan negeri Manokwari seperti yang dilansir sejumlah media menyebut masih membutuhkan sejumlah data dan alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan kasus ini. |HENDRIK AKBAR