Penasehat hukum Rico Sia, Benry Napitupulu dan Yasin Jamaludin.

JPU Tantang Uji Unsur Pidana di Sidang Lanjutan Rico Sia

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Manokwari membantah  isi eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa Rico Sia dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Jalan Trans Ayawasi-Kebar, Selasa lalu, yang menyebutkan perkara tersebut merupakan ranah perdata.

JPU Jhon Ilef Malamesam, SH, MH mengatakan, perkara dinyatakan pidana atau perdata jika sudah memenuhi unsur  proses pengujian pokok perkara.

“Mungkin untuk perkara perdata terdakwa Rico Sia sudah uji pokok perkara, tetapi perkara pidananya kita belum uji di depan pengadilan,” kata JPU usai persidangan.

Jhon Ilef mengatakan, dalam perkara tersebut pokok perkara dugaan korupsi Rp 79 miliar ini merupakan wanprestrasi, namun didalam dakwaan tidak disebutkan.

Tetapi tetap melanggar ketentuan tentang keuangan daerah dan masuk kategori tindak pidana korupsi, sebab materi pemeriksaan perdata dan pidana berbeda.

“Kerugian negara sudah ada hasil LHP, nanti temuan hasil Rp 78 miliar tersebut kita akan uji di pemeriksaan persidangan, akan kami hadirkan ahli dalam persidangan,” terangnya.

Dalam eksepsi Kuasa Hukum Rico Sia mempersoalkan pasal bersama-sama, JPU menjelaskan, pemindahbukuan uang dari kas daerah ke rekening terdakwa tanpa peranan Saksi Suwito Sukendar, Roy Letlora dan Marthen Luter Rumadas.

Ditempat yang sama  kordinator tim kuasa hukum Rico Sia, M.Yasin Djamaludin,SH mengatakan, tanggapan JPU yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum itu tidak menjawab materi dari eksepsi pihak terdakwa.

Jamaludin  menguraikan putusan khusus menyangkut amar putusan perdata yang menyatakan penerimaan uang Rp 78 miliar adalah sah.

Lebih lanjut Yasin, jika JPU sudah mengakui Rp 78 miliar merupakan penerimaan yang sah, maka bagaimana mungkin bisa membuktikan dalam unsur perkara pidana. |ADLU RAHARUSUN|EDITOR : BUSTAM