Pascalina Jamlean

4 KABUPATEN, TARGET TRANSMIGRASI LOKAL TAHUN INI

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.comDinas Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disduknakertrans) Papua Barat, tahun ini akan melaksanakan program transmigrasi lokal, pola transmigrasi baru di empat kabupaten di Papua Barat.

Pola transmigrasi baru kata Kepala Disduknakertrans Papua Barat, Pascalina Jamlean, diarahkan pada pengembangan masyarakat dengan kategori kurang mampu secara ekonomi, sehingga dalam satu rumah tangga masih dihuni oleh lebih dari satu Kepala Keluarga (KK).

“Transmigrasi lokal di Papua Barat, kita tidak ada perpindahan penduduk dari satu provinsi ke provinsi lain, tetapi kita akan melakukan pemecahan penduduk disatu wilayah dengan tingkat ekonomi lemah, dengan begitu, diharapkan tingkat ekonomi mereka bisa meningkat,” jelas Pascalina.

“Ada perubahan hidup, itu yang diharapkan, sehingga, tidak ada lagi orang katakan ada masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat miskin,” tambah pascalina, di ruang kerjanya, belum lama ini.

Ia menyatakan, tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan program transmigrasi lokal pola baru bagi 350 KK untuk menempati pemukiman baru yang akan di bangun tahun ini.

Pemukiman baru yang akan di bangun menggunakan dana sharring APBN dan APBD provinsi dan APBD kabupaten setempat itu, berlokasi di Kampung Meyes Kabupaten Manokwari, Kampung Tomage Satuan Pemukiman (SP 1) Kabupaten Fakfak, Kampung Ajtrem Kabupaten Maybrat dan Kampung Dembek Kabupaten Manokwari Selatan.

Sharring dana APBD dan APBD provinsi dan kabupaten, lanjut Pascalina, dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat penerima program transmigrasi lokal selama lima tahun.

Ia merincikan, program pembangunan pemukiman transmigrasi khusus pembangunan pemukiman baru hanya dikhususkan bagi Kampung Tomage senanyak 200 unit rumah layak huni, dari total rencana awal sebanyak 600 unit, telah terealisasi sebanyak 400 unit rumah ditahun lalu, dan Kampung Dembek Distrik Momiwaren juga akan dibangun 50 unit pemukiman baru.

Sementara, Kampung Meyes Kabupaten Manokwari dan Kampung Ajrem Kabupaten Maybrat akan dilakukan penataan rumah layak huni untuk masing-masing 50 KK di dua kabupaten itu.

Soal lahan usaha, Pascalina menyatakan, lahan yang disediakan sebelum diajukan ke pemerintah pusat, telah dilakukan penyelesaian adat antara pemerintah kabupaten dan pemilik hak ulayat, sehingga lahan yang akan digunakan dipastikan tidak bermasalah.

Ia juga menyebutkan, lahan usaha yang akan diberikan kepada masyarakat transmigrasi, khusus wilayah Papua Barat, luasan arealnya tidak seragam seperti yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seluas dua hektar, hal itu disesuaikan dengan konteks lokal.

Namun ia memastikan semua warga transmigrasi lokal akan mendapatkan lahan pemukiman dan lahan usaha secara bersamaan, walau antar wilayah berbeda jumlah luasan areal lahan usahanya.

Hal itu, kata Pascalina, sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dibidang transmigrasi menjadi tanggungjawab kementerian Desa, Daerah Terpencil dan Transmigrasi, sehingga masyarakat dapat merasakan sentuhan pembangunan secara langsung untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Ia mengatakan, pemerintah akan menyediakan bahan makanan dan peralatan usaha bagi masyarakat transmigrasi lokal, mulai dari awal penempatan mereka hingga pengolahan lahan usaha yang diberikan

“Ini, agar masyarakat, begitu dia masuk di rumahnya, dia sudah makan, walaupun dia belum bisa mengelola lahannya, kita juga menyiapkan peralatan usahanya, sampai hasil olahan lahan usahanya berhasil,” imbuh Pascalina.

Selain menyediakan rumah layak huni dan lahan usaha, pemerintah juga akan menyediakan fasilitas penerangan yang bersumber dari energi solar chell, akses jalan, sekolah, pustu, air bersih dan tempat ibadah untuk memudahkan aktivitas masyarakat transmigrasi dimaksud.

Ia menyebutkan, untuk mendukung program transmigrasi, ditahun 2014 pemerintah telah membangun satu unit pembangkit tenaga listrik solar chell terpadu di Distrik Tomage dan di Distrik Werianggi pada tahun 2015 lalu.

“Di setiap rumah akan diberikan tiga titik solar chell, dan dia bisa bekerja siang malam, tergantung intensitas penyerapan cahaya matahari,” kata Pascalina.

Ia mengungkapkan, untuk mendorong program percepatan pembangunan dibidang transmigrasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggodok Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan telah diserahkan ke DPR PB untuk ditetapkan dan disahkan sebagai produk hukum daerah. | RIZALDY|EDITOR : BUSTAM