Ilustrasi

Tujuh Kontraktor Disidang Inspektorat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Inspektorat Papua Barat, Jumat (19/2), sekitar pukul 02.00 WIT, menggelar sidang pertama kali terkait tuntutan ganti rugi kepada tujuh kontraktor (tertuntut). Ketujuh kontraktor ini adalah Pimpinan PT Arfak Win, Pimpinan CV Maju perkasa, Pimpinan PT Marvin Putra, Pimpinan CV Huklavir dan CV Tri Karsa Perkasa. Sementara dua lainnya, yakni Pimpinan CV Roma dan CV Gladiol tidak hadir.

Inspektorat juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Bernarda BM Henan selaku terperiksa (tertuntut) berikut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK di instansi tersebut.

Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TP-TGR) ini di pimpin Sekda Papua Barat Nataniel D. Mandacan selaku Ketua Majelis, Wakil Ketua Sugiyono yang juga Sekretaris Inspektorat PB, Sekretaris Majelis Abia ullu yang juga Kepala BPKAD PB. Anggotanya, Wafiq Wuryanto yang juga Kabiro Hukum PB, Asisten III Setda PB Frans Kosamah.

Di sidang terbuka ini, Nataniel Mandacan mengungkap soal tujuh kegiatan yang dikerjakan tidak tepat waktu serta terindikasi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp 3.230.600.000,00.-  serta berpotensi merugikan keuangan Daerah senilai Rp.5.072.750.000,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp 810.681.781,24,- yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh tertuntut.

Hal inipun merupakan tindak lanjut dari laporan BPK RI Nomor : 10/LHP/XIX.MAN/01/2015, 12 Januari 2015 tentang LHP atas belanja daerah TA 2014 pada Dinas pendidikan Papua Barat.

Tujuh kegiatan dimaksud alokasi dananya sebesar Rp. 14.150.100.000,00,- dan telah direalisasikan senilai Rp. 8.303.350.000,00 atau 58.68 persen dari nilai kegiatan yang tidak diselesaikan tepat waktu.

Tujuh kegiatan ini antara lain, pertama, pembangunan USB SMK N Maybrat dengan nilai Rp. 2.880.000.000 dengan realisasi pembayaran Rp, 1.440.000.000 atau 50 persen pembayaran dengan denda keterlambatan Rp. 123.555.205.02. Kedua, RKB SMA N 1 Aifat dengan realisasi anggaran Rp. 870.000.000 baru terealisasi Rp. 435.000.000 atau 50 persen dengan nilai denda keterlambatan Rp. 84.636.338.

Ketiga pembangunan laboratorium Fakultas Kedokteran Unipa dengan nilai kontrak Rp. 4.584.500.000 dengan realisasi pembayaran Rp. 2.292.250.000 atau 50 persen dan denda keterlambatan Rp. 195.883.764.43. Keempat, pembangunan asrama mahasiswa Tambrauw di Kota Sorong dengan nilai kontrak Rp. 1.980.650.000 sudah terealisasi 100 persen dengan nilai denda keterlambatan Rp. 138.647.301.

Kelima, Pembangunan RKB SMA N 1 Kota Sorong dengan nilai kontrak Rp. 1.295.000.000,- terealisasi pembayaran Rp. 647.500.000 atau 50 persen dan denda keterlambatan Rp. 90.653.485.77.

Keenam Pembangunan RKB SMA N 2 Kota Sorong dengan nilai kontrak Rp. 1.250.000.000, realisasi pembayaran Rp. 1.250.000.000 atau 100 persen dan denda Rp. 87.503.000.

Terakhir, pembangunan ruang kuliah STKIP Kota Sorong dengan nilai kontrak 1.297.000.000 dan realisasi pembayaran Rp. 258.000.000 dan presentasi pembayaran 20 persen denda Rp. 90.302.000.

Atas permasalahan itu, masing-masing perusahaan yang menerima anggaran tahun 2014 dari Dinas pendidikan diminta menyelesaikan proyek tersebut, namun apabila tidak bisa melanjutkan pekerjaan dengan tenggang waktu 40 hari, maka diwajibkan membayar denda keterlambatan. “Jika tidak diindahkan, persoalan ini berimplikasi pada ranah hukum pidana,” tegas Wakil Ketua Majelis Sugiyono.

Kelima pimpinan perusahaan dalam keterangannya dihadapan Majelis Sidang berjanji akan menyelasaikan persoalan ini. Informasi yang diperoleh media ini, kelima pimpinan perusahaan mengaku jika kerterlambatan pekerjaan diakibatkan faktor cuaca maupun alasan pemalangan di lokasi proyek dari pemilik ulayat.

Sidang ini akan dilanjutkan Rabu (24/2) mendatang dengan agenda putusan dari Majelis Sidang.

Sementara itu, Kadis Pendidikan PB Bernarda Henan menyatakan tahun 2016 segala kegiatan di instansinya akan diperketat pengawasannnya, baik pekerjaan fisik maupun non fisik. “Saya akan surati bendahara dan PPTK untuk awasi ketat kegiatan yang didanai dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2016, terutama seluruh pekerjaan yang berkaitan dalam proses pelelangan dan penunjukan,” pungkas Bernarda Henan. |ADLU RAHARUSUN