Rumput laut milik warga suku Mairasi pesisir menunggu harga yang pantas.

Butuh BUMD Kelola Hasil Produksi

KAIMANA, CAHAYAPAPUA.com– Sekretaris Dinas Perindagkop UMKM dan Penanaman Modal Kabupaten Kaimana, Drs. Hamid Sirfefa, M.Si mengatakan, untuk menampung dan memasarkan hasil komoditi pertanian dan lainnya milik masyarakat dibutuhkan sebuah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pembentukan BUMD ini telah diusulkan kepada Pemerintah Daerah dan diharapkan bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Seknas Hamid menyampaikan hal ini saat ditemui Cahaya Kaimana di Kantor Perindagkop, Selasa (16/2/2016). Hamid menyampaikan hal ini menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait kesulitan memasarkan komoditi pertanian dan lainnya akibat tidak adanya peluang pasar.

Dikatakan, BUMD merupakan satu-satunya cara bagaimana hasil pertanian, perkebunan dan lainnya milik masyarakat bisa tembus di pasaran dan masyarakat bisa memetik hasil dari penjualan komodiri dimaksud. Diakui, selama ini Dinas Perindagkop sendiri mengalami kesulitan untuk membantu masyarakat memasarkan hasil akibat tidak adanya koordinasi yang baik antara dinas teknis yang melaksanakan program dengan Dinas Perindagkop dalam hal ini bidang perdagangan selaku instansi yang bekerja pasca panen.

“Kita sudah usul dibentuknya BUMD, untuk bisa berkiprah melihat potensi yang ada di Kaimana ini. Pengembangan dan pengelolaanya seperti apa, mungkin bisa melalui BUMD. Di DPA 2016 ini sudah ada, cuma mungkin masih proses finalisasi. Nanti nanti setelah ada PERDA berkaitan BUMD ini mudah-mudahan bisa berjalan. Kami berharap melalui BUMD ini semua potensi yang ada termasuk masalah pasar ditangani oleh BUMD. Bagaimana nanti hasil produksi milik masyarakat dibeli, ditampung lalu dikirim atau dijual keluar itu menjadi tugas BUMD,” ujar Hamid.

Namun disisi lain Hamid berharap agar kehadiran BUMD ini mendapat dukungan penuh masyarakat, dalam arti masyarakat harus mampu menghasilkan produk secara berkesinambungan dalam jumlah banyak untuk menjawab kebutuhan pasar. “Jangan sampai setelah dilempar ke pasaran, permintaan akan produk semakin tinggi sementara masyarakat tidak sanggup memenuhinya. Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah sudah siap untuk kita mengirim barang-barang keluar? Ini juga menjadi tanggung jawab besar SKPD. Bidang pertanian bagaimana, perikanan juga seperti apa dan ini harus dikoordinasikan dengan kita di perdagangan. Jadi mungkin tantangan bagi kita pemerintah daerah kedepan seperti itu,” tutupnya. (ISA)