Ilustrasi

Disduknakertrans Papua Barat Minta Perusahaan Jujur soal Upah

MANOKWARI, Cahayapapua.comKeputusan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sebelumnya sebesar Rp.2.015.000,- menjadi Rp.2.237.000,- per bulan, telah diberlakukan sejak 1 Januari 2016 lalu.

Keputusan ini wajib dijalankan oleh semua perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat.

Kepala Bidang Hubungan Kerja dan Satuan Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari, NA Nussy baru-baru ini mengatakan, UMP tahun 2016 ini sudah ditetapkan bulan Desember 2015 lalu, dan UMP tersebut sudah berlaku sejak 1 Januari 2016.

Pihak perusahaan dapat melakukan penundaan selama satu bulan untuk memperbaiki serta melengkapi neraca keuangannya dan sebagainya, sehingga nantinya pertimbangan-pertimbangan tersebut yang akan dilihat dan dievaluasi oleh dinas.

“Kalau memang layak untuk ditunda maka dia (perusahaan) bisa memberlakukan UMP tahun 2016,” ucapnya.

Namun hingga saat ini belum ada satu perusahaan yang melakukan penundaan, sehingga pihaknya menilai semua perusahaan di Kabupaten Manokwari sanggup menerapkan UMP tahun 2016. Perusahaan juga wajib menaikkan gaji karyawan setiap tahun.

“Sampai bulan Februari ini belum ada perusahaan yang melakukan penundaan berarti waktu 1 bulan itu sudah lewat dan kami anggap itu sudah diterima oleh perusahaan dan dilaksanakan,” tegasnya.

Ia menilai sejauh ini pihaknya masih belum menerima laporan dari para tenaga kerja tentang pemberlakukan UMP tahun 2016 ini, namun diyakininya jika dilakukan inspeksi mendadak, pasti banyak perusahaan yang tidak menjalankan aturan UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat.

Dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan dari masing-masing perusahaan.

“Kalau kita ke lapangan dan mendapati ada perusahaan yang tidak berlakukan UMP dimasa kerja nol sampai dengan satu tahun, maka kita akan tindak lanjuti untuk meminta perusahan membayarkan sisa atau selisih upah yang tidak dibayar,” jelasnya.

Namun jika hal tersebut tidak dilakukan maka perusahaan yang bersangkutan akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Ia pun berharap setiap pimpinan perusahaan dapat menindaklanjuti UMP tahun 2016. Selain itu tenaga kerja juga diminta wajib melaporkan perusahaannya jika tidak membayar upah sesuai UMP yang telah ditetapkan, dimana UMP yang telah ditetapkan itu merupakan hak para tenaga kerja.

“Karena upah dan kinerja itu berjalan berdampingan, kalau pimpinan hanya menutut kinerja, tetapi upah tidak dibayar sesuai aturan maka itu merupakan pelanggaran,” pungkasnya. |ADITH SETYAWAN|EDITOR : BUSTAM

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: