Lobi kantor gubernur Papua Barat baru yang terletak di puncak gunung Arfai, Manokwari. 7 SKPD Belum Serahkan Laporan Kegiatan dan Penatausahaan Kas dan UP 2015.

7 SKPD Belum Serahkan Laporan Kegiatan dan Penatausahaan Kas dan UP 2015

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D Mandacan menegaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemprov Papua Barat yang belum menyerahkan dokumen laporan kegiatan dan dokumen penatausahaan kas dan uang persiapan (UP) tahun 2015, agar segera menyerahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat.

Hal itu diutarakan Nataniel saat memimpin Apel Gabungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, di lapangan upacara, kantor gubernur Papua Barat, Arfai, Senin (22/2/2016).

Natan biasa ia disapa menyebutkan, dokumen-dokumen yang diminta itu untuk mempermudah proses pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan pengelolaan keuangan SKPD tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua Barat.

Ia menekankan agar semua SKPD yang disebutkan namanya segera menyerahkan dokumen laporan kegiatan dan dokumen penatausahaan kas dan UP langsung kepada BPKAD Provinsi Papua Barat.

Ia menilai SKPD sangat lambat menyerahkan dokumen tersebut sesuai waktu yang ditentukan, tanggal 15 Februari 2016, namun hingga kemarin belum semua dokumen yang diminta itu diserahkan.

“Batas waktu penyerahan dokumen tersebut, tanggal 15 februari, sekarang tanggal, 22 Februari, sudah lewat, sampai saat ini, belum semua dokumen kami terima belum sepenuhnya lengkap,” ujar Natan.

Dengan kesal Natan menyatakan, apabila sampai batas akhir penyerahan dokumen tidak dilakukan, maka pimpinan SKPD, PPK, PPTK dan Bendahara akan berurusan dengan aparat hukum.

“Ini pemerikasaan pendahuluan, belum lagi teknis, pendahuluan saja sudah lambat apalagi teknisnya, tidak ada bukti-bukti ditangan, terakhir urusan di polisi,” ketus Natan.

Ia berjanji akan menyurati pimpinan SKPD agar dapat memerintahkan bendahara, PPK, dan pengurus barang terkait penyerahan dokumen penatausahaan Kas dan UP serta PPK dan PPTK.

“Ya kami akan bikin kami akan suarti kepala dinas perintahkan bendahara, PPK SKPD, pengurus barang, terkait dokumen penatausahaan kas dan UP serta PPK/ PPTK,” jelasnya.

Ia menyebutkan, sebanyak tujuh SKPD, hingga saat ini belum menyerahkan dokumen kegiatan seperti yang diminta. SKPD dimaksud yakni, Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB, Sekretariat Daerah, Biro Perlengkapan, dan Sekretariat DPRD.

Sementara, sebanyak 15 SKPD yang hingga kini belum menyerahkan dokumen penatausahaan kas dan UP. 17 SKPD yang disebutkan itu, yakni. Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan KB, Badan Penanaman Modal dan perijinan pelayanan terpadu, dinas kebudayaan dan pariwisata, Badan Kesbang Pol dan Linmas, kantor Satpol PP, bendahara pengeluaran kepala daerah dan wakil kepala daerah, biro pembangunan dan kesejahteraan sosial, Biro Perlengkapan, biro humas dan protokol, sekretariat dewan pengurus korpri, badan pengadaan barang dan jasa, sekretariat badan koordinasi badan ketahanan pangan, badan pemberdayaan masyarakat, kantor perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, dinas tanaman pangan dan hortikultura, dinas perkebuanan, dinas kelautan dan perikanan, dinas perindustrian.

Natan kepada peserta apel, menyakan komitmenya memberantas korupsi di provinsi ini, dimana, apabila dalam proses pemeriksaan, terbukti terjadi penyelewengan anggaran, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dia akan menyerahkan proses penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku. |RIZALDY|EDITOR : BUSTAM

Tinggalkan Balasan