Ilustrasi

Jaksa: Perintah Atasan yang Salah Bukan Alasan Pemaaf

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Perintah atasan, itulah argumentasi penting yang disampaikan Djanuri, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Pelabuhan Kabupaten Teluk Bintuni dalam pembelaannya di pengadilan tindak pidana korupsi Papua Barat.

Meski begitu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Manokwari, Jhon Ilef Malamassam SH.,MH, saat menanggapi pembelaan tersebut pada Selasa (23/2) di ruang sidang tetap kukuh pada pendapatnya. Ia mengatakan, pada dasarnya terdakwa yang berstatus sebagai bendahara pada tahun 2011 sampai 2014, harus bertanggung jawab.

Bukan saja karena kapasitasnya sebagai bendahara. Menurut Jhon Ilef, terdakwa patut bertanggung jawab karena mengerti ketentuan yang mengatur soal dana PNPB dalam UU RI No 20 tahun 97, aturan Kementrian Perhubungan, keputusan RI Nomor 42 tahun 2002 dan no 6 tahun 2009, yang intinya menegaskan bahwa dana PNPB harus disetor ke kas negara.

“Pasti dia mengerti. Kalau pengacara mengatakan haruskah terdakwa bertanggung jawab, ya memang harus. Karena itu masa pengelolaannya saat dia menjadi bendahara,” ujar Ilef.

Soal perintah atasan, dia bilang, itu pun bukan alasan pembenaran. “Kalau perintah atasan salah maka tidak dibenarkan. Beda halnya kalau kami sebagai eksekutor semisal menjalankan putusan hukuman mati. Membunuh orang itu salah, tapi atas perintah undang-undang maka harus di laksanakan. Kalau seperti ini barulah bisa jadi alasan pemaaf,”tandasnya.

Pada sidang sebelumnya, dengan agenda pembelaan, terdakwa mempersoalkan pertanggungjawaban yang harus diterimanya sebagai bendahara yang melaksanakan tugas dan menjalankan perintah atasan.

Selain itu, anggaran dalam rekening itu menurut terdakwa sebagian digunakan untuk kepentingan kantor. Sebagian lagi ditransfer ke sejumlah orang yang meminta.

Audit BPKP menyebut total penerimaan yang seharusnya disetor ke kas negara sebesar Rp 84 miliar. Oleh Djanuri, berdasarkan bukti SSBP, hanya Rp 33 miliar saja yang bisa dipertanggungjawabkan. Selisihnya menjadi kerugian negara. |HENDRIK AKBAR

 

Tinggalkan Balasan